PALANGKA RAYA. Kalimantanpost.com – Di tengah efisiensi anggaran, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menyatakan insentif bagi tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di tingkat desa tetap berjalan.
“Karena ada efisiensi ini, harus lebih jitu lagi menghitung alokasi anggarannya. Kami pastikan program insentif tokoh di desa tetap ada, seperti untuk RT, tokoh adat mantir, damang, basir, tokoh agama ustazah, pendeta, dan lain-lain, tetap diberikan,” ujar Agustiar.
Hal itu disampaikannya usai membuka rapat koordinasi dengan kepala desa wilayah timur Kalteng di Palangka Raya, Rabu (29/10/2025), dan menegaskan anggaran disalurkan langsung ke desa.
Ia mengatakan, anggaran insentif untuk para tokoh desa akan dialokasikan langsung ke pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng.
Dikemukakan, Tim Anggaran mulai menghitung pengurangan tunjangan PNS Pemerintah Kalteng.
Selain untuk insentif, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk mendukung program sembako murah, pendidikan gratis, dan kuliah gratis bagi masyarakat desa.
Pihaknya saat ini masih melakukan penyelarasan data penerima manfaat bersama kepala desa se-Kalteng untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
“Penyelarasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang kami jalankan sejalan dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, hingga ke tingkat paling kecil seperti pemerintahan desa,” jelasnya.
Gubernur mengaku, insentif bagi tokoh desa merupakan bagian dari Kartu Huma Betang Sejahtera, program bantuan sosial terintegrasi yang mencakup bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Ia memastikan program tersebut akan tetap berjalan meskipun APBD Kalteng tahun 2026 menurun drastis, dari sekitar Rp7 triliun pada 2025 menjadi Rp 5,3 triliun.
Dikatakannya, penurunan itu pasti ada terdampak, karena menurun cukup tajam. Dan bila uangnya banyak kan banyak juga yang dibangun.
“Kalau uangnya minim, kami harus berupaya menjalankan pembangunan agar tetap efektif meskipun anggaran sedikit,” ujarnya.
Untuk menutupi defisit, dan penurunan APBD tim akan melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah, sehingga pembangunan tetap berjalan.
“Turunnya APBD 2026 menjadikan memotivasi kami untuk berinovasi mengoptimalkan PAD, supaya tahun depan pendapatan terus bertambah,” ucapnya. (drt/ist/KPO-4).
