BANJARMASIN, Kalimantanpost.com — Suasana hangat terasa di Jl. HKSN Komplek Herlina Blok A No.70 RT.12, Kelurahan Alalak Selatan, saat anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mutmainnah, ST, kembali hadir menyapa konstituennya untuk mendengar langsung suara masyarakat di daerah pemilihannya, Banjarmasin Utara.
Kedatangan Mutmainah ini merupakan kegiatan Penelaahan dan Aspirasi Masyarakat dalam Reses Masa Sidang III Tahun 2025.
Dalam kesempatan ini, Mutmainnah menyebutkan reses kali ini merupakan rangkaian penutup dari dua agenda reses sebelumnya, yang berfungsi sebagai momen evaluasi dan penyusunan langkah konkret atas masukan masyarakat.
“Reses kali ini menjadi momentum penting untuk menyatukan seluruh masukan warga yang sudah disampaikan dari awal tahun hingga sekarang,” ujarnya.
Aspirasi yang muncul dalam pertemuan tersebut sangat beragam, mulai dari bantuan sosial, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, hingga penyediaan lapangan pekerjaan. Isu mengenai fasilitas umum seperti alkah (tempat pemakaman) dan pelayanan air bersih juga turut menjadi perhatian utama warga. Banyak warga mengeluhkan sulitnya pasokan air dari PDAM di wilayah Alalak Selatan, yang berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari mereka.
“Masalah PDAM ini sudah sering disampaikan warga, kami akan menindaklanjuti dengan pihak terkait agar bisa segera dicari solusi konkret, air bersih adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda,” tegas Mutmainnah.
Selain itu, permintaan untuk perbaikan jalan permukiman dan jembatan menjadi salah satu usulan paling sering diajukan. Kondisi infrastruktur yang rusak dinilai menghambat mobilitas warga, terutama di kawasan padat penduduk. Mutmainnah memastikan bahwa setiap usulan tersebut tidak hanya akan dicatat, tetapi juga akan ditinjau langsung ke lapangan.
Sebagai wakil rakyat, Mutmainnah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat mendapatkan tindak lanjut nyata. Ia menjelaskan bahwa seluruh hasil peninjauan dan koordinasi akan dituangkan dalam bentuk proposal resmi yang akan disalurkan melalui mekanisme pokir (pokok pikiran DPRD) atau Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).
“Setiap usulan warga akan kami pastikan masuk dalam sistem yang resmi agar bisa ditindaklanjuti pemerintah,” katanya.
Dalam pertemuan itu, warga juga menyuarakan kekhawatiran terkait minimnya kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Isu ekonomi ini dinilai perlu mendapat perhatian yang seimbang dengan pembangunan fisik. Mutmainnah menyadari pentingnya hal tersebut, seraya menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal menjadi bagian dari prioritas PKS dalam pembangunan daerah.
Menutup kegiatan, Mutmainnah menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga yang telah hadir dan aktif menyampaikan pendapat. Ia menekankan bahwa komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakilnya di DPRD menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. (nug/KPO-3)
