PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mendukung penuh pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, saat Rakor di Palangka Raya, Senin (27/10/2025).
Dikatakan, program itu menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, dengan target pembangunan rumah layak huni serta perbaikan rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia, termasuk di Kalteng.
“Program nasional tiga juta rumah ini diharapan dapat membangun rumah bagi masyarakat berkemampuan rendah di Kalteng,” katanya.
Rakor bersama pihak terkait bertujuan untuk memastikan jumlah rumah yang dapat dibangun di Kalteng berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Sekarang ini baru rapatnya, supaya tahu nanti sebetulnya berapa jumlah rumah yang bisa dibangun di Kalteng,” ungkapnya.
Berdasarkan data BPS nanti, desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, dan desil 5 akan dirapatkan.
Herson menjelaskan proses pendataan penerima manfaat dilakukan BPS berdasarkan kesepakatan tiga kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BPS, dan Kementerian Perumahan.
“Pendataan itu dari BPS. Jadi BPS sebagai lembaga yang dikasih mandat untuk menyediakan data rumah yang akan dibangun,” jelasnya.
Menurutnya, target pelaksanaan pembangunan rumah di Kalteng mulai berjalan pada 2026. Namun untuk tahun ini, sudah ada beberapa kabupaten dan kota yang melaksanakan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita berharap pada 2026 sudah bisa mulai secara menyeluruh. Tapi tahun ini beberapa daerah sudah mulai,” ucap Herson.
Ia menyebutkan, ada enam daerah di Kalteng yang menjadi lokasi pembangunan rumah dalam program tersebut, yakni Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kotawaringin Timur (Kotim), Sukamara, Barito Selatan (Barsel), Kapuas, dan Kota Palangka Raya.
Kabupaten Kobar 291 unit, Kotim 86 unit, Kapuas 97 unit, Barsel 107 unit, Sukamara 43 unit, dan Kota Palangka Raya 244 unit.
“Totalnya 865 unit rumah, dan saat ini sudah dalam proses pembangunan. Targetnya selesai pada Desember ini,” jelasnya.
Untuk sumber pendanaan, Herson menyebutkan bahwa program tersebut tidak hanya berasal dari anggaran pemerintah, tetapi juga melalui sistem kredit dan subsidi perumahan.
“Nanti 3 juta rumah ini tidak hanya yang dibangun pemerintah, tapi juga melalui sistem kredit, rumah subsidi,” ujarnya.
Kalau dulu seperti rumah perumnas, sekarang sudah tidak ada perumnas, tapi ada program nasional rumah bersubsidi dan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
Adapun nilai subsidi untuk perbaikan rumah tidak layak huni atau bedah rumah ditetapkan sebesar Rp20 juta per unit.
“Untuk program bedah rumah dari pemerintah pusat, bantuannya sebesar Rp20 juta per rumah. Itu bantuan tunai langsung untuk memperbaiki rumah masyarakat,” ungkapnya.
Sasaran penerima program ini, lanjut Herson, adalah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah berdasarkan klasifikasi desil 1 sampai desil 4, serta masyarakat berpenghasilan tetap di bawah upah minimum regional (UMR). (drt/KPO-4).
