BANJARMASIN, Kalimantanpost.com –
Berdasarkan data SIKP Kementerian Keuangan hingga 30 September 2025, penyaluran Kredit
Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah mencapai Rp3,77 triliun atau 66,13 persen dari target Rp5,69 triliun, dengan total 62.119 debitur penerima manfaat.
“Dari total tersebut, KUR Konvensional mendominasi sebesar Rp3,59 triliun atau 95,29 persen, sementara KUR Syariah mencapai
Rp177,54 miliar atau 4,71 persen,” Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
(DJPb Kalsel) Catur Ariyanto Widodo pada acara publikasi kinerja Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara (APBN) pada kegiatan Assets Liabilities Committee (ALCo) yang dilaksanakan di Aula kantor setempat, Kamis (30/10/2025) sore.
Secara nasional, lanjut dia, Kalsel menempati peringkat ke-14, dan menjadi peringkat
pertama se-Kalimantan dalam kinerja penyaluran KUR.
Menurut Catur, sektor pertanian tercatat sebagai penerima terbesar dengan nilai Rp1,51 triliun (40,19 persen), disalurkan kepada 28.464 debitur, dan skema KUR Mikro menjadi skema dominan dengan total Rp2,78 triliun (73,38 persen) untuk 51.816 debitur.
“Berdasarkan wilayah, Kota Banjarmasin menjadi penyalur tertinggi sebesar Rp788,07 miliar, disusul Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp450,85 miliar, dan Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp378,03 miliar,” katanya.
Dari sisi lembaga penyalur, Bank BRI menjadi penyalur utama dengan capaian Rp2,57 triliun (51.870 debitur), diikuti oleh Bank Mandiri sebesar Rp483,84 miliar, dan Bank Kalsel sebesar Rp329,82 miliar.
Sementara itu berdasarkan data SIKP Kementerian Keuangan hingga 30 September 2025, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Provinsi Kalsel telah mencapai Rp41,76 miliar kepada 8.414 debitur. Dari total tersebut, penyaluran secara Syariah mendominasi sebesar Rp34,29 miliar (82,12 persen), sedangkan Konvensional sebesar Rp7,46 miliar (17,88 persen).
“Secara nasional, Kalsel menempati peringkat ke-26 dari 34 provinsi, sedangkan di wilayah regional Kalimantan, posisi Kalsel berada pada peringkat ke-3. Penyaluran pembiayaan dilakukan oleh empat Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yaitu Permodalan Nasional Madani (PNM), Pegadaian, Bina Artha Ventura (BAV), dan Koperasi Jasa Pembiayaan (KJP) Cipta Prima Sejahtera,” ujarnya.
Dari sisi wilayah, kata Catur, Kota Banjarmasin menjadi penyalur tertinggi dengan nilai Rp8,47 miliar kepada 1.612 debitur, disusul Kabupaten Banjar sebesar Rp4,80 miliar (952 debitur) dan Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp4,09 miliar (765 debitur).
Sektor perdagangan mendominasi penerima pembiayaan UMi dengan porsi 91,51 persen menunjukkan besarnya peran pelaku usaha kecil sektor ritel dan mikro di daerah.
Selain itu, skema kelompok menjadi pola penyaluran terbesar, mencapai 94,15 persen dari total debitur, mencerminkan
kuatnya solidaritas dan gotong royong antar pelaku usaha mikro di Kalimantan Selatan.
Dari sisi lembaga penyalur, PNM menjadi penyalur utama dengan capaian Rp33,99 miliar kepada 7.252 debitur, diikuti oleh BAV sebesar Rp4,65 miliar (835 debitur), dan Pegadaian sebesar Rp1,68 miliar (141 debitur).
“Capaian pembiayaan UMi di Kalimantan Selatan menunjukkan semakin luasnya akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, khususnya perempuan dan kelompok usaha produktif yang belum terjangkau perbankan,” paparnya.
Diharapkan, kata Catur, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
lembaga penyalur dapat terus ditingkatkan agar pembiayaan UMi menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang inklusif dan berkeadilan. (ful/KPO-3)
