Martapura, KP – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banjar semakin diperkuat dengan bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam waktu dekat, tiga dapur baru siap beroperasi, menambah total yang saat ini sudah berjumlah 10 dapur aktif.
Hal tersebut diungkapkan Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Banjar Shintia Aulia saat rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan MBG, di Aula KH Kasyful Anwar, Bincau, Martapura, Selasa (30/09/2025).
“Tiga penempatan dapur baru tersebut tinggal menunggu waktu satu sampai dua minggu, sambil menunggu administrasi yang diajukan dan pencairan dana untuk kemudian operasional. Lokasinya di Kecamatan Karang Intan, Aluh Aluh dan Sungai Tabuk,” jelasnya.
Dalam rakor tersebut juga dibahas pengembangan SPPG khusus untuk wilayah terpencil yang memiliki penerima manfaat kurang dari 3.000 orang. Dengan tambahan dapur reguler dan khusus, jumlah SPPG di Kabupaten Banjar diperkirakan melampaui 30 dapur.
Shintia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan yang dikirimkan ke sekolah-sekolah. Untuk itu, dia meminta Kepala SPPG tidak memilih sekolah yang jaraknya lebih dari 30 menit perjalanan dari dapur.
Rapat dipimpin Pj Sekdakab H Ikhwansyah ini turut dihadiri para Camat serta perwakilan dari berbagai instansi terkait, seperti Polres Banjar, Kodim 1006, Kejaksaan Negeri dan sejumlah dinas teknis lainnya.
Ikhwansyah meminta agar koordinasi antara SPPG dan pemerintah daerah terus ditingkatkan. Menurutnya, dengan koordinasi yang baik, penyaluran MBG segera menjangkau wilayah-wilayah yang datanya sudah diverifikasi Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
“Kami juga mendorong agar Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan dalam pengadaan bahan baku makanan, guna mendukung perekonomian lokal,” tandasnya.
“Tugas kita melaksanakan kegiatan sesuai peran masing-masing, namun tetap dalam koordinasi dengan Korwil,” tambahnya.
Dia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan pihak puskesmas agar pelaksanaan program nasional ini benar-benar mencapai tujuan pemenuhan gizi yang optimal.
Dalam rakor tersebut, para Camat turut memberikan masukan, di antaranya mengenai jarak tempuh pengiriman MBG, batas kewenangan Kecamatan dalam program, hingga harapan agar penyedia bahan pangan berasal dari Koperasi Desa atau BUMDes. (Wan/K-3)
