PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Penurunan transfer pusat ke daerah (TKD) peroleh tanggapan serius dari Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yang menyatakan sangat berdampak bagi keuangan dan pembangunan Kalteng di tahun 2026.
Diketahui tahun 2025 APBD Kalteng tercatat sebesar Rp 10,2 triliun, namun proyeksi untuk tahun 2026 diperkirakan turun menjadi Rp 7,1 triliun. Penurunan ini salah satunya akibat pemotongan TKD.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, mengaku penurunan APBD tersebut secara otomatis akan mengurangi anggaran untuk pembangunan, dan lainnnya.
“Nanti akan kami bahas bersama pemerintah daerah secara mendalam. Tentu banyak juga yang harus dikorbankan, seperti belanja perjalanan dan lain-lain,” ujar Ansyari usai rapat paripurna di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Selasa (14/10/2025).
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menekankan, berkurangnya anggaran pembangunan akan memaksa pihaknya untuk mengorbankan sejumlah rencana pembangunan demi memastikan program-program penting tetap dapat berjalan.
“Pasti (ada yang harus dikorbankan), kalau anggaran bertambah bisa melakukan banyak pembangunan, berkurangnya anggaran juga akan berkurang program. Kita tinggal pilah-pilah mana yang jadi prioritas dan mana yang tidak,” jelasnya.
Disebutkan proyeksi APBD Kalteng 2026 merupakan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kalteng untuk tetap melaksanakan pembangunan meskipun dengan anggaran yang terbatas.
“Ini sebuah tantangan bagaimana menggunakan anggaran yang seminimal mungkin tetapi tetap tepat sasaran,” katanya.
Dia juga meminta agar anggaran yang minim tetap digunakan untuk pembangunan yang menyentuh sektor-sektor penting bagi masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan, serta sektor-sektor yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), guna membiayai pembangunan.(drt/KPO-3)
