Martapura, KP – Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Strategi Fiskal Daerah dalam Menyikapi Kebijakan Dana Transfer Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Aula Dr KH Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (02/10/2025).
Dalam kegiatan yang diikuti kepala daerah se-Kalsel tersebut, Gubernur H Muhidin menegaskan pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran dengan memprioritaskan program-program strategis.
“Program prioritas harus diutamakan. Apa yang masih perlu dibenahi dapat dilanjutkan pada anggaran perubahan,” tegas Muhidin dalam arahannya.
Muhidin juga menilai FGD ini menjadi ruang penting pemerintah daerah bertukar pengalaman, menyamakan persepsi dan mencari solusi bersama demi meningkatkan efektivitas belanja daerah. Dia juga meminta para pimpinan SKPD lingkup Pemprov dan kepala daerah untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak penting.
“Seperti perjalanan dinas, hibah dan sejenisnya,” pesannya. Imbauan ini disampaikan menyusul adanya perubahan signifikan terhadap alokasi dana transfer dari pusat ke daerah.
“Supaya dapat mengatur dana yang sampai sekarang dikurangi cukup banyak,” ujarnya.
Dalam paparan yang disampaikan, disebutkan bahwa pendapatan daerah Kalsel 2026 yang semula diproyeksikan sebesar Rp9,42 triliun, kini harus disesuaikan menjadi hanya Rp7,24 triliun. Artinya, terjadi penurunan cukup tajam akibat kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat. Secara khusus, mengalami penurunan drastis di hampir seluruh kabupaten/kota.
Menanggapi keterbatasan anggaran tersebut, Gubernur menyatakan, situasi ini harus menjadi momentum memperkuat tata kelola fiskal yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.
“Dengan demikian, kita dapat memastikan, setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Kalsel,” pungkasnya.
Wakil Bupati Habib Idrus yang hadir didampingi Kepala BPKPAD Akhmad Zulyadaini mengapresiasi pelaksanaan FGD. Menurutnya, forum ini penting guna menyusun langkah konkret menghadapi tantangan fiskal, khususnya terkait pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat. (Wan/K-3)
