BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sepakat menambah besaran nilai pos pendapatan RAPBD Kalsel tahun 2026 sebesar Rp1,8 triliun yang akan diambil dari perkiraan minimal Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2025.
Proyek tambahan angka pada pos pendapatan yang akan menunjang kegiatan belanja SKPD tersebut disepakati dalam rapat yang cukup alot antara Banggar dan TPAD, di Banjarmasin, Selasa (11/11/2025) malam.
Rapat dipimpin Ketua Banggar DPRD Kalsel H Supian HK didampingi Wakil Ketua Banggar HM Alpiya Rakhman dan seluruh anggota banggar, serta dihadiri Ketua TAPD Provinsi Kalsel Muhammad Syarifudin, bersama Kepala BPKAD, Fatkhan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Subhan Nor Yaumil dan anggota TAPD lainnya.
Dalam sesi tanya jawab, anggota banggar dari Fraksi PKB, H Suripno Sumas, menyampaikan, berdasarkan rapat pembahasan sehari sebelumnya terdapat kalkulasi sisa lebih anggaran sekitar Rp2,4 triliun dari dana milik daerah yang masih tersimpan Rp4,7 triliun dengan asumsi realisasi serapan dari semua SKPD mencapai 90 persen.
“Berdasar hasil rapat kemarin, jelas terlihat ada sisa dana ini Rp2,4 triliun. Kalo di bagi dua kan Rp1,2 triliun, ini bisa dimasukan dalam APBD 2026,” desak Suripno Sumas.
Fakta itu juga di perkuat oleh Wakil Ketua Banggar HM Alpiya Rakhman yang menyatakan ada sisa dana dan nilainya bahkan bisa lebih besar jika ditambah masuk dana bagi hasil (DBH) maupun sisa dana TKD diakhir tahun ini.
“Kalo kita lihat dan hitung kemarin ini bisa lebih besar bahkan bisa lebih dari Rp2 triliun bisa ditambahkan,” tandas Alpiya Rakhman,”
Menjawab itu, Kepala BPKAD, Fatkhan, menyatakan sepakat akan menambahkan.
“Nanti bisa kita menambahkan dana silpa sebesar Rp1,6 triliun ditambah lagi 200 miliar dari pemasukan lain, maka jumlahnya jadi Rp 1,8 triliun,” sebut Fatkhan.
Dengan tambahan Rp1,8 triliun maka proyeksi sementara pendapatan RAPBD 2026 senilai Rp9,04 triliun (sembilan triliun empat puluh miliar rupiah), dibanding proyeksi sebelumnya yang hanya Rp7,24 triliun.
Usai rapat, Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Supian HK, menyatakan sepakat dan berharap penambahan pendapatan mampu menopang belanja pembangunan.
Namun dia berharap, jika kemampuan keuangan daerah sangat kuat, tidak menutup kemungkinan bisa saja nilainya bertambah lagi.
Senada Ketua TAPD, Muhammad Syarifuddin, sejak awal menegaskan akan tetap mengakomodir keperluan belanja semua SKPD, terutama berkait program-program prioritas, seperti bidang pertanian, olahraga, dan kesehatan, khususnya dana pendamping yang ditempatkan di rumah sakit Ulin dan rumah sakit Ansari Saleh.
“Kalo dana kita ada pasti akan kita tambah dan cukupi kebutuhan kegiatan untuk pembangunan ini, khususnya untuk pendamping di rumah sakit, tetap kita sediakan,” pungkas Sekdaprov ini. (Nau/KPO-1)
