TANJUNG, KP – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Taruna Ikrar, mengapresiasi kolaborasi dan sinergi yang sudah dibangun dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam rangka pengawasan obat dan makanan serta mensukseskan program prioritas presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sinergi strategis dengan Pemerintah Daerah sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Kepala BPOM dalam forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, belum lama tadi.
Pemerintah Kabupaten Tabalong menghibahkan Tanah yang berlokasi di Desa Maburai seluas 6.924 M2 untuk keperluan pembangunan kantor Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Kabupaten Tabalong serta Laboratorium kesehatan dan keamanan pangan yang akan dioperasikan tahun 2026 mendatang, yang diakui Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar menjadi yang pertama di Indonesia.
“Laboratorium MBG di Tabalong akan menjadi yang pertama di Indonesia dan bisa ditiru daerah lain”, ucap Taruna Ikrar.
Ir H Muhammad Noor Rifani SH ST MT, atau Haji Fani, Bupati Tabalong sendiri juga menjelaskan bahwa pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan oleh BPOM sendirian melainkan perlu didukung pemerintah daerah dan seluruh stakeholder.
“Kinerja BPOM Perlu didukung karena menyangkut apa yang dikonsumsi oleh masyarakat Tabalong”, jelas Haji Fani.
Terkait dengan pembangunan Laboratorium kesehatan dan keamanan pangan Makan Bergizi Gratis (MBG), Haji Fani dengan tegas mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabalong akan terus berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan MBG diwilayah.
“Kami ingin niat baik pak presiden melalui MBG bisa tewujud, jangan sampai terjadi hal hal yang tidak di inginkan”, tegas Haji Fani.
Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, para Bupati/Wali Kota, OPD, pelaku UMKM, serta jajaran BPOM pusat dan UPT BPOM, Taruna menekankan bahwa pengawasan obat dan makanan adalah aspek vital yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional.
“BPOM tidak hanya mengawasi, tetapi memastikan kualitas hidup. Kontribusi BPOM terhadap perekonomian diperkirakan mencapai Rp6.000 triliun, sebuah amanah besar yang membutuhkan kolaborasi erat dengan Pemerintah Daerah,” ujar Taruna.
Dalam forum ini juga, BPOM RI menyerahkan Nomor Izin Edar (NIE) kepada sejumlah pelaku usaha, sebagian besar dari sektor kosmetik. Langkah ini menjadi penguatan terhadap UMKM agar dapat naik kelas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Acara juga ditutup dengan pemberian penghargaan kepada Kabupaten/Kota berkinerja terbaik dalam pemanfaatan DAK Non Fisik POM pada 2023–2024. (ros/adv)
