Banjarmasin, KP – Layanan kesehatan di Rimah Sakit (RS) Kalimantan Selatan (Kalsel) disorot.
Gubernur H Muhidin menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap fasilitas medis yang dinilai belum memenuhi standar.
“Laporan mengenai minimnya alat operasi di beberapa rumah sakit daerah menjadi sinyal pelayanan dasar kesehatan belum berjalan sebagaimana mestinya,” katanya
saat membuka Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Daerah Provinsi Kalsel di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Selasa (11/11).
Ia memperingatkan kepala daerah agar tidak main-main dalam penggunaan anggaran kesehatan.
Menurutnya, kasus alat medis yang terus dianggarkan namun tak pernah benar-benar tersedia di lapangan tak boleh dibiarkan.
Selain fasilitas, Muhidin juga menyoroti kinerja rumah sakit yang dinilai kurang optimal dalam memberikan layanan operasi.
Ia meminta Dinas Kesehatan dan Tenaga Ahli Gubernur untuk turun langsung memeriksa rumah sakit, termasuk RSUD Ulin Banjarmasin, yang disebut-sebut membatasi tindakan operasi karena kekurangan tenaga medis.
“Kalau sudah disekolahkan oleh pemerintah, jangan pilih-pilih pasien, operasi harus sesuai SOP, bukan hanya satu dua orang lalu yang lain dirujuk,” katanya.
Muhidin menegaskan, pelayanan kesehatan tak boleh berhenti di kota besar.
Ia meminta para bupati dan wali kota memastikan layanan medis menjangkau wilayah terpencil.
“Perencanaan tahun 2026 sudah diarahkan untuk memperkuat sektor kesehatan, jangan sampai masyarakat di pelosok harus menempuh jarak jauh hanya untuk berobat,” ujarnya.
Langkah awal, kata Muhidin, adalah menata kembali alokasi anggaran agar pemerataan pelayanan kesehatan bisa benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Ia menekankan agar rumah sakit daerah setidaknya mampu melakukan tindakan operasi dasar sebelum merujuk pasien ke rumah sakit provinsi.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, dr Diaudin, mengakui masih ada kesenjangan pelayanan kesehatan di sejumlah daerah.
Ia menyebut, sebagian tenaga medis enggan ditempatkan di wilayah pelosok karena alasan biaya hidup dan keamanan.
“Itu jadi salah satu kendala besar, kita terus evaluasi dan cari solusi bersama agar pemerataan tenaga kesehatan bisa tercapai,” jelasnya.
Diaudin menambahkan, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri.
Dari total anggaran Dinas Kesehatan sekitar Rp600 miliar, sebagian besar terserap untuk gaji rumah sakit provinsi dan pembayaran JKN.
“Yang bisa digunakan untuk kegiatan pelayanan langsung hanya sekitar Rp17 miliar. Jadi, kita memang harus pintar memprioritaskan,” ujarnya.
Sisi lain, Muhidin juga mengeluarkan peringatan keras bagi tenaga kesehatan yang abai terhadap tanggung jawabnya.
Ia menegaskan tidak akan ragu mencabut izin praktik dokter yang tidak memberikan pelayanan maksimal.
Selain pembenahan layanan medis, Muhidin mengingatkan agar pemerintah daerah tetap fokus pada upaya penurunan angka stunting.
Ia menekankan pentingnya komitmen jangka panjang karena setiap tahun selalu ada ibu hamil dan anak yang membutuhkan perhatian.
“Jangan sampai lengah, saya minta Dinas Kesehatan tetap menganggarkan untuk penanganan stunting, ini soal masa depan generasi kita,” pungkasnya. (nug/K-w)
