KANDANGAN, Kalimantanpost.com — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual turut berpartisipasi dalam kegiatan Diskusi AKRAB untuk Optimalisasi MPIG Kayu Manis Loksado Pasca Sertifikat Indikasi Geografis, yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) pada Selasa (11/11) di Kecamatan Loksado.
Kegiatan ini menjadi wadah bagi berbagai pihak, termasuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kayu Manis Loksado, untuk membahas langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan daerah tersebut setelah resmi memperoleh sertifikat Indikasi Geografis (IG).
Dalam diskusi yang berlangsung secara santai dan interaktif, Bappedalitbang HSS menekankan pentingnya sinergi antar instansi dan masyarakat dalam menjaga kualitas serta memperluas pasar Kayu Manis Loksado yang dikenal memiliki aroma khas dan nilai ekonomi tinggi.
Sebagai narasumber, Ramlan Harun menyampaikan pandangannya terkait upaya pemanfaatan potensi Kayu Manis Loksado secara maksimal. Ia menekankan pentingnya menjaga mutu produk, memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengelolaan, serta mempertahankan kekhasan aroma Kayu Manis Loksado agar tetap menjadi pembeda di pasar nasional maupun internasional.
Sementara itu, M. Aji Rifani menyoroti pentingnya strategi promosi melalui media digital. Ia mengusulkan agar MPIG bersama pemerintah daerah dapat memanfaatkan media sosial dan platform daring untuk memperluas jangkauan pemasaran.
“Sertifikat IG bukanlah akhir, melainkan awal dari upaya bersama untuk menjadikan Kayu Manis Loksado sebagai identitas kebanggaan daerah dan sumber ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.
Diskusi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya penguatan kelembagaan MPIG, peningkatan strategi promosi berbasis digital, serta kolaborasi lintas instansi dalam mendukung keberlanjutan pengembangan Kayu Manis Loksado.
Partisipasi Kemenkum Kalsel dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelestarian dan pengembangan kekayaan intelektual daerah, khususnya Indikasi Geografis, yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. (KPO-1)
