BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Supian HK bersama Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menghadapi langsung massa aksi dari organisasi masyarakat Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) yang menggelar penyampaian aspirasi di depan Kantor Gubernur Kalsel, pada Senin (10/11) Siang.
Aksi tersebut menyoroti sejumlah isu publik terkait pengelolaan dana daerah di Bank Kalsel serta klarifikasi yang berkembang di ruang media. Menyikapi hal itu, Supian HK menyatakan bahwa pihaknya memahami keresahan masyarakat dan menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami menghargai aspirasi yang disampaikan secara tertib oleh rekan-rekan dari SAKUTU. DPRD memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan pengelolaan dana publik berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak boleh ada ruang bagi praktik penyimpangan,” tegas Supian HK.
Supian HK menambahkan, DPRD Kalsel akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap BUMD, termasuk Bank Kalsel, dengan memastikan seluruh proses keuangan daerah berada di jalur yang benar dan terbuka untuk audit maupun klarifikasi publik.
“Kami akan menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat dengan langkah konkret dan mekanisme resmi di DPRD. Jika memang diperlukan pembahasan khusus, kami siap menggelarnya demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi keuangan daerah,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Ia menegaskan kembali bahwa lembaganya berkomitmen menjaga integritas dan keterbukaan informasi di Banua.
“Kami berdiri di garis yang sama dengan masyarakat, menjaga agar tata kelola keuangan daerah tetap bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. DPRD siap mengawal setiap proses pengawasan dengan penuh tanggung jawab,” pungkas Supian HK.(nau/KPO-1)
