BANJARMASIN, Kalimantanpost.com –
Perekonomian Kalimantan Selatan terus menunjukkan dinamika yang menarik. Hingga Oktober
2025, Neraca Perdagangan Kalsel mencatatkan surplus sebesar US$775,67 juta.
“Meskipun masih
mencetak surplus, angka ini mengalami kontraksi sebesar 29,67 persen jika dibandingkan bulan
sebelumnya. Kinerja ini dipengaruhi oleh nilai ekspor bulan Oktober yang tercatat sebesar US$ 877,65
juta (turun 31,0 persen secara year-on-year) dan nilai Impor sebesar US$101,98 juta (turun 39,4 persen secara
year-on-year),” papar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) Catur Ariyanto Widodo, Selasa (25/11/2025).
Dari sisi harga, lanjut Catur dalam acara publikasi Assets Liabilities Committee (ALCo) yang dilaksanakan di Aula Kanwil DJPb Kalsel, tingkat inflasi di Kalimantan Selatan pada Oktober 2025 tercatat
sebesar 3,11 perse (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,42. Angka ini berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,86 persen (yoy).
Dia menambahkan, secara bulanan (month-to-month), Kalsel mengalami inflasi sebesar 0,36 persen, berbeda dengan kondisi nasional yang mencatatkan inflasi lebih rendah (0,28 persenan). Tekanan inflasi bulan ini terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran tertentu.
“Komoditas penyumbang utama andil inflasi (mtm) adalah emas perhiasan, ikan
gabus, dan telur ayam ras. Di sisi lain, beberapa komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, dan terong justru memberikan andil deflasi, membantu menahan laju inflasi lebih lanjut,” tegasnya.
Sementara itu, kinerja APBN di Kalsel hingga 31 Oktober 2025 menunjukkan dinamika yang menantang. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp32,29 triliun (78,45 persen dari pagu). Berbeda dengan
bulan sebelumnya, pertumbuhan belanja negara kini mengalami kontraksi tipis sebesar 1,14 persen (yoy).
“Kontraksi ini dipengaruhi oleh penurunan pada Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 10,14 persen dan
melambatnya pertumbuhan Transfer ke Daerah (TKD) yang kini hanya tumbuh 1,47 persen (yoy),” ucap Catur.
Meski demikian, TKD masih mendominasi struktur belanja dengan porsi 79,63 persen (Rp25,71 triliun).
Di sisi penerimaan, kata Catur, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp11,31 triliun atau 51,29% dari target penerimaan tahunan. Capaian ini mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 27,35% (yoy), yang utamanya disebabkan oleh penurunan penerimaan perpajakan (Pajak Dalam Negeri) dan
PNBP. Namun, terdapat catatan positif pada penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh
impresif 192,50% (yoy).
“Ketimpangan antara realisasi pendapatan dan belanja ini mengakibatkan
defisit anggaran melebar menjadi Rp20,98 triliun,” tandasnya.
Acara publikasi (ALCo) dihadiri Abien Prastowidodo selaku Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Sugiyarto yang menjabat Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah serta Antonius Arie Wibowo sebagai Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. (ful/KPO-3)
