BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Mendengar itu susah, dibutuhkan kemauan, kerendahatian dan bahkan keterampilan mendengar. Apalagi kalau telingannya sudah tebal alias “bebal”, sulit untuk mau dan mampu mendengar kritik, kata Dr. Ratna Sari Dewi, Wartawan Senior, yang turut hadir pada FGD PDI Perjuangan mendengar rakyat, Kamis, 13 November 2025 di Tree Park Hotel Banjarmasin.
Hadir puluhan tokoh, mulai dari tokoh agama, budaya, media, aktivis lingkungan, perempuan, dan asosiasi pengusaha.
“Kegiatan ini sengaja kami gelar, mengundang para tokoh kritis, untuk mentradisikan budaya mendengar, sehingga kami partai politik dapat memperbaiki diri, bercermin serta menjadikan kritik sebagai bahan dalam menyusun program”, kata M. Syarifuddin, selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan.
“Baru kali ini ada forum mendengarkan kritik, dan kami berharap PDI Perjuangan menjadikan ini sebagai suatu tradisi, serta mampu menyuarakannya di lembaga legislatif, atau mengolahnya menjadi regulasi, kebijakan atau program di tingkat partai, sehingga keberadaan partai politik, benar-benar memberi manfaat bagi warga. Selama ini kepercayaan terhadap Partai Politik sangat rendah, bahkan hilang harapan, disebabkan ulah dari pengurus dan anggota partai politik yang tidak simpatik, tidak konsisten dan takut berbicara. Padahal suara PDI Perjuangan itu merupakan suara wong cilik, artinya dia mewakili masyarakat untuk bersuara”, kata Sunarti, Pemimpin Redaksi Kalimantan Post dihadapan para tokoh, yang dikemas dalam FGD, yang diselenggarakan PDIP Kalsel.
Kegiatan FGD yang dipandu Noorchalis Masjid dan Bery, Dr. Mahrus, akademisi dan pakar kehutanan, juga menyampaikan kritiknya, bahwa sering kali anggota legislatif yang seharusnya dekat dengan warga, setelah terpilih justru “baliung”, menjadi Mr Liung, karena selalu menghindar bila didatangi warga. Kami berharap PDI Perjuangan menjadi pelopor untuk mentradisikan forum mendengar kritik seperti ini, sebagai cara dan Upaya serius memperbaiki kinerja partai politik.
Sejumlah isu disampaikan dalam forum yang hangat sore itu, mulai dari isu rendahnya indek toleransi, isu banjir dan lingkungan yang semakin kritis, isu tata kelola pemerintahan terkait simpanan dana APBD senilai 5,1 trilyun, isu perlunya perlindungan kelompok rentan seperti perempuan, anak dan kelompok disabilitas.
Tidak terkecuali isu-isu kepemiluan dan demokrasi, yang dianggap semakin fragmatis yang disebabkan rendahnya integritas penyelenggara, aparat serta partai politik itu sendiri.
“Kami berharap, PDI Perjuangan mampu membuat program yang benar-benar dibutuhkan serta menjawab permasalahan warga. Partai politik mesti menjadi solusi, bukan justru menjadi masalah. Kalau ada hal menyangkut warga, partai jangan ragu untuk berbicara. Soal banjir, soal ekonomi, dan tentu soal kebijakan serta tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, PDI Perjuangan harus bersuara, kata Dr Varinia Pura Damaiyanti, akademisi FISIP ULM. (Nau/KPO-1)
