BANJARMASIN, Kalimantanpost.com– Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2025, Selasa (25/11/2025).
Forum dengan tema “Penguatan Peran Pemerintahan Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota dan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Jasa Konstruksi yang Berdaya Saing di Provinsi Kalsel”.
Kegiatan yang berlangsung di Banjarmasin ini dihadiri sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, antara lain Disperkim Kalsel, Bappeda, Disdikbud, Dinkes, Inspektorat, BPKAD, RSUD Ulin, RSUD Mohammad Ansari Saleh, RSGM, RSJ Sambang Lihum, Dinas PUPR, serta Dinas Perkim dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Forum dibuka Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel, M Yasin Toyib, yang diwakili Kepala Seksi Pengawasan, Maknawaroh, didampingi Kepala Seksi Pemberdayaan, Ihsan Riskiyandi.
Maknawaroh mengapresiasi atas terselenggaranya forum yang dinilai menjadi ruang penting dalam menyatukan persepsi terkait pembangunan dan peningkatan kualitas jasa konstruksi di Banua.
“Kami menyambut gembira terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan melalui forum seperti ini akan tercipta persepsi yang sama tentang peran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat jasa konstruksi dalam mendorong pertumbuhan sektor konstruksi yang berdaya saing di Kalsel,” ujarnya.
Maknawaroh juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta serta narasumber dari Direktorat Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan.
Ia menegaskan, kolaborasi semua pihak, termasuk pelaku usaha, asosiasi, dan perguruan tinggi, merupakan kunci dalam memajukan sektor konstruksi daerah.
“Kita perlu bersama-sama mempersiapkan badan usaha dan SDM konstruksi yang berkualitas dan kompetitif. Terlebih peran pengusaha swasta serta asosiasi kontraktor maupun konsultan yang turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur Banua,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa forum ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemprov Kalsel untuk memastikan implementasi pengaturan jasa konstruksi berjalan efektif dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.
“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi terbaik, khususnya terhadap persoalan sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi,” ujarnya.
Maknawaroh menutup sambutan dengan harapan agar hasil yang diperoleh dalam pertemuan tersebut dapat diimplementasikan oleh masing-masing daerah, sehingga memberikan peningkatan nyata pada layanan jasa konstruksi di Kalsel.
“Semoga forum ini memberikan hasil yang memuaskan dan menjadi pembelajaran yang dapat diterapkan di kabupaten/kota untuk mewujudkan pelayanan jasa konstruksi yang lebih baik,” pungkasnya.(adv/dev/KPO-4)
