BANJARMASIN, Kalimantanpost.com— Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana memasuki musim penghujan. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan penguatan kembali lumbung-lumbung sosial di sejumlah kabupaten/kota.
Plh. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Achmadi mengatakan, penguatan KSB menjadi langkah strategis di masa peralihan cuaca saat ini.
“KSB ini tepat sekali kita lakukan untuk membentuk Kampung Siaga Bencana, karena kita sudah melewati musim kemarau dan akan memasuki musim penghujan,” ujarnya di Banjarmasin, Senin (24/11/2025).
Menurut Achmadi, wilayah Kalsel saat ini berada pada fase pancaroba. Berdasarkan informasi BMKG, puncak musim penghujan diperkirakan terjadi pada Desember hingga Januari. Karena itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial bersama Dinsos Kalsel intens memperkuat titik-titik kesiapsiagaan di daerah.
Selain pembentukan KSB, Dinsos Kalsel juga mendata kondisi lumbung-lumbung sosial, terutama yang mengalami penurunan stok atau kosong.
“Lumbung-lumbung sosial yang kosong akan segera kita isi melalui Kementerian Sosial. Komunikasi sudah kami lakukan, tinggal menunggu laporan dari Dinas Sosial kabupaten/kota,” jelasnya.
Achmadi menyebut, pengisian logistik dilakukan melalui skema APBN dan APBD agar saling melengkapi.
“Bantuannya berbeda. Yang tidak ada di APBD, ada di APBN. Kita saling mengisi agar bantuan tidak overlap, tidak double,” terangnya.
Terkait kesiapan menghadapi potensi bencana, Achmadi memastikan seluruh personel, peralatan, hingga kebutuhan logistik telah disiagakan.
“Secara prinsip kami siap. Semua peralatan, personil, hingga bahan logistik juga siap. Karena bencana datang tanpa bisa diprediksi,” tegasnya.
Penguatan logistik dilakukan di dua titik utama: lumbung sosial di tingkat desa/kecamatan serta gudang logistik di Dinas Sosial provinsi.
“Apabila stok berkurang tentu akan kami isi. Yang penting Dinas Sosial kabupaten/kota rutin menyampaikan laporan penggunaan barang dan pertanggungjawaban,” imbuhnya.
Achmadi menambahkan, terdapat sejumlah kegiatan yang tetap harus disiapkan masing-masing daerah melalui APBD kabupaten/kota.
“Ada kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab mereka melalui APBD Kabupaten, berbeda dengan yang kami siapkan di provinsi maupun pusat,” tutupnya.(adv/dev/KPO-4)
