BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Adanya instruksi kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat memaksa seluruh daerah untuk menata kembali belanja yang dianggap tidak mendesak. Salah satu yang terdampak berupa pemotongan anggaran perjalanan dinas di DPRD Kota Banjarmasin diperkirakan mencapai Rp11 miliar.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri menegaskan, pihaknya tak punya pilihan selain mematuhi kebijakan tersebut. Ia menyebut ini merupakan komitmen daerah untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran sesuai arahan pemerintah pusat.
“Memang atas perintah pemerintah pusat, kita mau tidak mau harus melaksanakan instruksi tersebut, pemotongan itu sekitar Rp11 miliar,” ujarnya seusai rapat, kemarin.
Politisi dari fraksi Golkar itu mengakui angka tersebut bukan nominal kecil. Dampaknya langsung dirasakan pada jadwal dan rencana perjalanan dinas yang selama ini berhubungan dengan tugas pengawasan, konsultasi, dan koordinasi dengan lembaga di provinsi maupun pusat.
Meski begitu, ia memastikan DPRD akan tetap menjalankan fungsi kedewanan secara optimal. Kegiatan akan disusun ulang agar tetap efisien tanpa mengorbankan kinerja lembaga.
“Kalau memang urgensinya diperlukan dipotong, tentu terpaksa dipotong dana perjalanan dinas tersebut, kami akan menyesuaikan jadwalnya,” tegasnya.
Rikval juga menekankan dirinya pribadi tidak merasa terlalu terbebani. Sebagian besar aktivitas kedewanan yang ia jalankan selama ini banyak dilakukan di dalam daerah, jadi penyesuaian diyakini tak akan menghambat pekerjaannya.
Walau pemangkasan ini terbilang drastis, DPRD tidak akan gegabah. Penyesuaian teknis akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar penghematan tetap sejalan dengan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Menurutnya, tantangan selanjutnya adalah menyeimbangkan efisiensi dengan kebutuhan kerja yang terus berjalan. Namun Rikval memastikan DPRD siap beradaptasi sepanjang kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Apa pun bentuk penyesuaian anggaran nanti, yang penting adalah pelayanan kepada masyarakat dan fungsi DPRD tetap berjalan optimal,” tutupnya. (nug/KPO-3)
