BANDUNG, Kalimantanpost.com – Rombongan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Kalsel melakukan kunjungan kaji banding ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada Kamis, (27/11/25).
Rombongan dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Ibu Ismiati Rukyaningsih, M.Pd. yang hadir mewakili Sekretaris DPRD Kalsel. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan disambut hangat oleh jajaran Biro Hukum Setda Jabar.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kerja sama dan meningkatkan kapasitas penanganan permasalahan hukum, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), yang selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian penting bagi DPRD Kalsel.
Sekretariat DPRD Kalsel secara aktif memfasilitasi kerja sama antara DPRD Kalsel dan Kejaksaan Tinggi Kalsel untuk memitigasi potensi sengketa hukum yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam pengantarnya, Sekretaris DPRD Kalsel yang diwakili oleh Kabag Umum dan Keuangan menyampaikan apresiasi atas kesediaan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat menerima rombongan dan berbagi pengalaman.
Disebutkan bahwa DPRD Kalsel dalam beberapa waktu terakhir tengah menghadapi sejumlah gugatan, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, seperti gugatan terkait sengketa lahan pembangunan gedung baru DPRD.
Melalui kolaborasi dengan JPN Kejati Kalsel, berbagai proses hukum tersebut dapat dihadapi dengan lebih terarah.
Ismiati mengatakan, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai tujuan kaji banding karena dinilai sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai sengketa hukum, baik Perdata maupun TUN.
Berdasarkan pemberitaan nasional, Pemerintah Provinsi Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) kerap memenangkan proses banding dalam sejumlah perkara strategis, termasuk sengketa lahan dan aset pendidikan.
Pengalaman sukses itulah yang menjadi dasar ketertarikan Sekretariat DPRD Kalsel dan Kejati Kalsel untuk mempelajari mekanisme mitigasi hukum yang diterapkan.
Dalam sesi diskusi, rombongan Kalsel menggali berbagai strategi penanganan perkara, mulai dari koordinasi internal antarlembaga, mekanisme pendampingan litigasi dan non-litigasi, hingga pola pencegahan agar pemerintah daerah tidak terlibat dalam potensi pelanggaran administratif yang berujung gugatan.
Dari pemaparan Biro Hukum Setda Jabar, pencegahan hukum sejak tahap perencanaan dinilai menjadi kunci utama untuk mengurangi risiko sengketa di kemudian hari.
Selain itu, JPN Kejati Kalsel juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi langsung mengenai efektivitas pendampingan hukum bagi lembaga legislatif.
Pertanyaan teknis terkait proses penyusunan pendapat hukum (legal opinion), penanganan sengketa aset, hingga strategi mempersiapkan alat bukti dalam perkara Perdata dan TUN turut menjadi bagian dari pembahasan mendalam dalam forum tersebut.
Mengakhiri kegiatan, Sekretariat DPRD Kalsel menyampaikan harapan agar kaji banding ini membawa manfaat nyata bagi peningkatan profesionalitas dan kesiapsiagaan lembaga dalam menghadapi isu-isu hukum.(rel/KPO-1)
