Ratusan Mahasiswa Desak DPRD Kalsel Bersikap atas KUHAP Baru, Soroti Minimnya Perhatian terhadap Isu Lingkungan

BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Tekanan publik terhadap DPRD Kalimantan Selatan kembali menguat. Senin (24/11), ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mendatangi Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat untuk meminta lembaga legislatif provinsi itu menyatakan sikap tegas terkait pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Aksi dimulai sejak siang hari, memadati ruas jalan utama dan menyita perhatian pengguna jalan. Massa membawa poster serta spanduk yang berisi penolakan terhadap KUHAP baru, yang mereka nilai dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.

Namun berbeda dengan aksi sebelumnya, tuntutan kali ini tidak hanya sebatas keberatan terhadap aturan tersebut. Para mahasiswa juga menyoroti lemahnya komitmen daerah terhadap perlindungan lingkungan, terutama isu tambang dan tata kelola kawasan pegunungan Meratus.

Koordinator aksi menyampaikan bahwa DPRD Kalsel tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika revisi KUHAP yang berlangsung di tingkat pusat. Menurut mereka, DPRD memiliki mandat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kalsel secara resmi ke DPR RI.

“Kami ingin DPRD Kalsel keluar dari zona aman. Jangan hanya menyimak, tapi bersuara. Kebijakan KUHAP berdampak langsung terhadap masyarakat, aparat, dan ruang demokrasi kita,” seru salah satu orator di atas mobil komando.

Massa juga menegaskan hanya ingin berdialog langsung dengan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK. Mereka menolak ditemui pejabat lain karena menganggap keputusan kelembagaan berada di posisi ketua.

Selain KUHAP, para mahasiswa memasukkan isu lingkungan sebagai tuntutan tambahan. Mereka menilai persoalan tambang ilegal, kerusakan hutan, hingga ancaman terhadap kawasan Pegunungan Meratus masih belum mendapatkan perhatian serius dari para wakil rakyat.

“Isu hukum dan lingkungan tidak bisa dipisahkan. Ketika aturan menjadi longgar, penindakan terhadap pelanggaran lingkungan juga ikut melemah,” ujar salah satu peserta aksi.

Menurut mereka, DPRD perlu mendorong pengawasan lebih ketat serta memastikan kebijakan pembangunan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

DPRD Diminta Buat Sikap Resmi

Dalam aksi tersebut, massa mendesak DPRD untuk:

1. Menyusun pernyataan sikap resmi terkait keberatan masyarakat Kalsel terhadap KUHAP baru.
2. Mengirimkan rekomendasi tersebut kepada DPR RI.
3. Membentuk forum dialog terbuka yang melibatkan akademisi, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil untuk membahas dampak aturan baru terhadap daerah.

Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan aparat kepolisian. Hingga sore hari, mahasiswa tetap bertahan menunggu kehadiran pimpinan dewan. (Tim/KPO-1)