BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Penguatan tata kelola keuangan pemerintah kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota Banjarbaru. Rabu (26/11/2025), jajaran perangkat daerah mengikuti Sosialisasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan SOP Internet Banking Business (IBB) Bank Kalsel Tahun 2025 yang digelar di Aula Gawi Sabarataan.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan sistem pengelolaan APBD berjalan lebih tertib, modern, dan akuntabel. Seiring pesatnya perkembangan Kota Banjarbaru, kebutuhan akan sistem keuangan yang transparan dan terukur semakin mendesak.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, dalam sambutannya menegaskan bahwa tata kelola keuangan bukan hanya persoalan administrasi, tetapi menyangkut kepercayaan publik. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah wajib memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, serta bebas dari penyimpangan.
”Sebagai kota yang terus berkembang, Pemerintah Kota Banjarbaru wajib memastikan bahwa setiap rupiah APBD dikelola secara efektif, efisien, tepat sasaran, serta bebas dari risiko penyimpangan,”ujarnya.
Menurutnya, pemahaman terhadap alur penatausahaan keuangan dan sistem pengendalian internal kini menjadi kebutuhan wajib, bukan lagi pilihan. Karena itu, ia menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang turut menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Sirajoni juga menekankan pentingnya transparansi. Jika ditemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian dalam SPJ dan administrasi keuangan, ia meminta agar segera dilaporkan kepada pimpinan agar penanganan dapat dilakukan sejak awal.
”Kalau SPJ dan dokumennya terlihat kurang pas, laporkan saja kepada pimpinan. Jangan ragu. Kalau administrasinya sudah kacau, pelaksanaannya pasti ikut kacau,” tegasnya.
Selain paparan dari BPKP, kegiatan ini juga menghadirkan materi dari Bank Kalsel terkait penerapan SOP Internet Banking Business (IBB). Pemanfaatan layanan digital tersebut diharapkan dapat meningkatkan kecepatan, keamanan, dan kelengkapan dokumentasi dalam transaksi keuangan pemerintah.(ADV/KPO-1)
