Setidaknya memerlukan 300 personel Polhut agar pengawasan hutan berjalan lebih maksimal dan potensi perambahan maupun pelanggaran kehutanan bisa ditekan.
MARTAPURA, KP — Pengamanan kawasan hutan seluas sekitar 1,6 juta hektare di Kalimantan Selatan (Kalsel) dinilai belum ideal akibat keterbatasan jumlah polisi kehutanan (Polhut).
Kondisi tersebut mencuat dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Polhut yang digelar di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, Senin (22/12).
Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzzahra, menyebutkan saat ini hanya terdapat 73 personel Polhut yang bertugas mengawasi seluruh kawasan hutan di provinsi tersebut. Jumlah itu jauh dari kebutuhan ideal untuk menjamin perlindungan hutan secara optimal.
“Dengan luas wilayah yang ada, satu orang Polhut harus mengawasi kawasan yang sangat besar. Ini tentu berisiko terhadap efektivitas pengamanan,” ujar Fatimatuzzahra.
Menurut dia, Kalsel setidaknya memerlukan sekitar 300 personel Polhut agar pengawasan hutan dapat berjalan lebih maksimal dan potensi perambahan maupun pelanggaran kehutanan bisa ditekan.
Keterbatasan sumber daya manusia tersebut, lanjutnya, menuntut penguatan kolaborasi lintas sektor.
Pengamanan hutan tidak dapat hanya mengandalkan aparat kehutanan, melainkan membutuhkan dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat.
“Sinergi menjadi kunci. Tanpa dukungan semua pihak, upaya menjaga hutan akan sulit dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.
Fatimatuzzahra mengungkapkan, kekurangan personel Polhut telah disampaikan kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.
Pemerintah pusat, menurut dia, memberikan respons dengan komitmen untuk menambah jumlah polisi kehutanan di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Selatan.
Di sisi lain, Dinas Kehutanan Kalsel juga menekankan pentingnya langkah pencegahan kerusakan hutan melalui gerakan penanaman pohon. Pemerintah daerah kabupaten dan kota didorong untuk lebih aktif memanfaatkan bibit gratis yang disediakan oleh Kementerian Kehutanan maupun Pemerintah Provinsi Kalsel.
“Bibit tersedia, tinggal bagaimana kita mendorong penanaman secara masif di masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan pohon memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi risiko bencana alam. Pengalaman sejumlah daerah yang terdampak bencana, seperti di Sumatera dan Aceh, disebutnya perlu menjadi pelajaran bagi Kalimantan Selatan.
“Penanaman pohon harus menjadi gerakan bersama demi keberlanjutan lingkungan,” kata Fatimatuzzahra. (mns/K-2)
