Banjarmasin, KP -Pemerintah Kota Banjarmasin menutup tahun 2025 dengan capaian signifikan di sektor sanitasi. Melalui deklarasi Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan di delapan kelurahan, status ODF Kota Banjarmasin kini resmi rampung 100 persen mencakup 52 kelurahan.
Deklarasi ODF digelar di Lobi Balai Kota Banjarmasin, Selasa (30/12/2025), ditandai dengan penandatanganan ikrar bersama oleh perwakilan tokoh masyarakat dari delapan kelurahan, yakni Sungai Jingah, Tanjung Pagar, Murung Raya, Kelayan Timur, Kelayan Selatan, Teluk Tiram, Basirih, dan Mantuil.
Kegiatan tersebut disaksikan Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj Ananda, didampingi Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin M Ramadhan, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Forum Kota Sehat Banjarmasin Fathurrahman, serta jajaran kepala SKPD, camat dan lurah terkait.
Mewakili Wali Kota Banjarmasin, Wakil Wali Kota Hj Ananda menegaskan, capaian ODF 100 persen ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Banjarmasin sebagai Kota Sehat yang berkelanjutan. Namun demikian, tantangan utama ke depan bukan lagi pada pembangunan fisik jamban, melainkan perubahan perilaku masyarakat.
“Yang paling berat itu bukan bangun jambannya, tapi mengubah kebiasaan. Terutama warga yang tinggal di bantaran sungai dan sejak lama memanfaatkan sungai untuk aktivitas sehari-hari,” ujarnya.
Ia menegaskan, komitmen bersama tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni. Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat diminta aktif mengawasi lingkungan masing-masing untuk memastikan tidak ada lagi praktik buang air besar sembarangan.
“Seharusnya dan idealnya tidak ada lagi jamban di sungai. Kalau masih ditemukan, maka akan kita bongkar. Ini perlu pengawasan bersama, baik camat, lurah, dinas terkait, forum Kota Sehat, hingga tokoh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin M Ramadhan menyambut baik rampungnya capaian ODF di seluruh kelurahan. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah dan masyarakat.
“Komitmen ini harus kita jaga bersama. ODF itu dari masyarakat untuk masyarakat. Tanpa partisipasi warga, capaian ini tidak akan bertahan lama,” ujarnya.
Ramadhan menambahkan, pihaknya akan terus bersinergi dengan berbagai stakeholder untuk melakukan pemantauan rutin di lapangan. Pendekatan edukatif tetap menjadi prioritas, baik secara promotif maupun preventif.
“Jika masih ditemukan praktik BABS, tentu akan kita lakukan teguran lisan dan pembinaan. Di sisi lain, kami juga mendorong penyediaan jamban dan toilet umum yang layak, terutama di kawasan padat dan bantaran sungai,” katanya.
Di sisi lain, tokoh masyarakat Sungai Jingah, Hairani, mengaku bersyukur wilayahnya kini dapat mendeklarasikan ODF. Ia menyebutkan, lebih dari 80 persen warga di Sungai Jingah telah memiliki akses sanitasi layak dan tidak lagi membuang kotoran ke sungai.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kendala di sejumlah titik akibat keterbatasan lahan dan posisi rumah warga yang berada tepat di tepi sungai.
“Masih ada di beberapa RT, salah satunya RT 22, tapi jumlahnya sangat sedikit dan bisa dihitung dengan jari,” ujarnya.
Hairani memastikan pihaknya siap bersinergi dengan kelurahan dan Forum Kota Sehat untuk mencari solusi teknis bagi warga yang terkendala kondisi lahan, sekaligus melakukan pemantauan berkelanjutan.
“Intinya kami siap mendukung penuh agar Sungai Jingah dan Banjarmasin secara umum benar-benar bersih dan sehat,” pungkasnya. (Sfr/K-3)
