JAKARTA, Kalimantanpost.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya memenuhi mandatory budget sektor pendidikan dalam pembahasan APBD 2026. Meski alokasi pendidikan Kalsel belum sepenuhnya mencapai batas minimal yang diamanatkan undang-undang, selisih anggaran disebut semakin kecil dan ditargetkan dapat disesuaikan penuh tahun depan.
Untuk memastikan penyusunan APBD berjalan sesuai ketentuan, Banggar DPRD Kalsel melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI, Kamis (11/12), guna membahas dokumen APBD 2026 yang telah diajukan untuk evaluasi. Pertemuan berlangsung di Ditjen Bina Keuangan Daerah sebagai tahapan final sebelum penetapan APBD oleh pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Kalsel HM Alpiya Rakhman, yang memimpin rombongan, menyatakan kunjungan ini penting untuk memperoleh arahan langsung dari Kemendagri.
“Mudah-mudahan evaluasi bisa cepat selesai sehingga Banggar dapat segera menindaklanjuti rekomendasi perbaikan terhadap APBD yang disusun Pemprov Kalsel,” ujarnya.
Ia menyebut beberapa isu strategis turut dibahas, termasuk kelanjutan proyek multiyears dan pemenuhan belanja wajib pendidikan. DPRD, katanya, menilai penyesuaian lanjutan diperlukan agar alokasi pendidikan dapat segera memenuhi mandatory spending dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Analis Kebijakan Ahli Pertama Subdit Wilayah III Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Dilla Novita Rizki, mengapresiasi Kalsel sebagai salah satu daerah tercepat menyerahkan dokumen APBD 2026. Langkah tersebut dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan proses evaluasi berjalan tepat waktu.
Banggar menegaskan seluruh catatan Kemendagri akan menjadi pedoman finalisasi APBD 2026. DPRD juga memastikan pengawalan ketat terhadap anggaran prioritas publik, khususnya pendidikan, agar selaras dengan kebutuhan daerah dan regulasi nasional. (nau/KPO-1)
