BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Kerusakan jalan di beberapa wilayah Kalimantan Selatan makin disorot, terutama setelah banyak keluhan dari Margasari, Rantau, hingga jalur menuju Kandangan yang dinilai sudah mengganggu aktivitas warga. Pemerintah provinsi memastikan perbaikan masuk agenda utama tahun 2026, meski beberapa ruas ternyata berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Plt Kepala Dinas PUPR Kalsel, M Yasin Toyib, mengatakan pemetaan sudah dilakukan untuk menentukan titik prioritas. “Ruas-ruas yang kondisinya paling parah sudah kita tandai, perbaikannya kita jalankan bertahap mulai 2026 sesuai kesiapan anggaran dan dokumen teknis,” ujarnya.
Yasin menjelaskan tidak semua jalan yang dikeluhkan bisa langsung ditangani provinsi. Beberapa ruas seperti Jalan Margasari dan Jalan Handil Bakti ternyata berstatus jalan nasional.
“Ada jalan yang memang kewenangan kementerian, kita sudah komunikasikan ke balai,” katanya.
Dari sisi anggaran, PUPR mencatat penyerapan tahun ini baru mencapai sekitar 58 persen dengan sisa waktu yang cukup terbatas. “Target kita 90 persen sebelum tahun berjalan selesai, sisanya sudah kita siapkan untuk lelang dan pekerjaan yang masih berproses,” jelas Yasin.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menilai lambannya progres jalan rusak sudah berdampak langsung ke ekonomi warga.
“Keluhannya banyak, jalan rusak bikin waktu tempuh tambah lama dan biaya logistik naik, ini harus dipastikan ada pergerakan nyata tahun depan,” tegasnya.
Mustaqimah juga menyoroti soal status jalan yang sering membuat penanganan tersendat karena menunggu dari pusat. “Jangan sampai masyarakat bingung siapa yang bertanggung jawab, pemerintah provinsi tetap harus aktif menekan balai supaya ada hasil, bukan hanya menunggu,” ujarnya.
Komisi III meminta PUPR menyusun peta prioritas yang lebih terinci dan memastikan kualitas pengerjaan diawasi lebih ketat. Ruas-ruas yang rawan amblas atau sering tergenang akan menjadi fokus agar tidak kembali rusak dalam waktu singkat.
Dengan serapan anggaran yang dikejar dan banyaknya titik yang butuh perbaikan, 2026 bakal jadi tahun yang padat pekerjaan bagi PUPR. DPRD berharap masyarakat bisa melihat hasil konkret, bukan sekadar rencana di atas kertas. (nug/KPO-3)
