Penulis : Ghaitsa Denium Hapsari – 2501010024
Demonstrasi sering kali dipersepsikan sebagai aktivitas yang identik dengan kekacauan, konflik, dan ketegangan antara masyarakat dengan pemerintah. Namun, pelaksanaan Demo Jilid II BEM se-Kalsel di DPRD Kalimantan Selatan pada 26 November 2025 menunjukkan bahwa demonstrasi justru dapat menjadi ruang demokrasi yang sehat apabila dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila .
Aksi ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga mencerminkan praktik nyata kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945. Fakta bahwa demonstrasi berlangsung tertib, aman, dan berakhir damai memperlihatkan kedewasaan politik mahasiswa serta kemampuan negara dalam memfasilitasi hak konstitusional warganya .
Dari sisi kemanusiaan, aksi ini mencerminkan penerapan Sila Kedua Pancasila. Pemeriksaan tas demi keamanan, sikap saling membantu antarpeserta, serta ketiadaan tindakan kekerasan menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan tetap dijunjung tinggi, baik oleh mahasiswa maupun aparat keamanan. Demonstrasi tidak dijadikan ajang pelampiasan emosi, melainkan ruang penyampaian aspirasi secara bermartabat .
Selain itu, Sila Ketiga Pancasila tentang Persatuan Indonesia tampak jelas dalam aksi ini. Mahasiswa dari berbagai kampus dan latar belakang berkumpul dengan satu tujuan bersama tanpa membawa isu SARA. Persatuan tersebut memperkuat legitimasi aspirasi yang disampaikan, sekaligus membuktikan bahwa perbedaan identitas tidak menghalangi terciptanya solidaritas demi kepentingan publik .
Nilai musyawarah dan perwakilan sebagai inti Sila Keempat Pancasila juga terimplementasi dengan baik. Kesediaan DPRD Kalsel menerima audiensi, serta sikap mahasiswa yang menunggu dialog secara tertib selama kurang lebih satu jam, mencerminkan kepercayaan terhadap mekanisme demokrasi. Dialog yang berlangsung kondusif menandakan bahwa penyelesaian persoalan tidak selalu harus melalui tekanan fisik, melainkan dapat ditempuh melalui komunikasi yang sehat dan saling menghargai .
Lebih jauh, tuntutan mahasiswa yang berfokus pada kepentingan rakyat dan kesejahteraan umum menunjukkan pengamalan Sila Kelima Pancasila tentang Keadilan Sosial. Aksi ini tidak bersifat egois atau kelompok semata, tetapi mengangkat isu yang berdampak luas bagi masyarakat. Hal ini menegaskan peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial yang berpihak pada keadilan .
Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa demonstrasi tetap memiliki risiko, seperti potensi provokasi pihak luar, kegagalan dialog, atau penunggang kepentingan politik. Oleh karena itu, kedewasaan peserta aksi, kesiapan aparat, serta keterbukaan pemerintah menjadi kunci agar demonstrasi tidak menyimpang dari nilai-nilai demokrasi dan Pancasila.
Secara keseluruhan, Demo Jilid II BEM se-Kalsel merupakan contoh konkret bahwa demonstrasi dapat menjadi sarana pendidikan politik sekaligus pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aksi ini membuktikan bahwa kebebasan berpendapat, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial bukan sekadar konsep normatif, melainkan dapat diwujudkan dalam praktik nyata apabila semua pihak memiliki komitmen yang sama terhadap nilai-nilai luhur bangsa.
