PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Erwindy, membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! Tahun 2025 di Palangka Raya, Senin (1/12/2025).
Plt. Kepala Diskominfosantik melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Erwindy, menegaskan bahwa SP4N-LAPOR! adalah wujud komitmen pemerintah dalam menyediakan ruang transparan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dan pengaduan layanan publik.
“SP4N-LAPOR! bukan sekadar sistem digital, tetapi menjadi wajah keterbukaan pemerintah. Masyarakat berhak mengawasi dan mengingatkan, sementara pemerintah wajib menindaklanjutinya dengan serius,” ujar Erwindy.
Erwindy juga menyoroti tren meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2025.
“Semakin banyak laporan yang masuk menunjukkan bahwa masyarakat percaya pemerintah mau mendengar. Tantangannya adalah bagaimana kita menjawab kepercayaan tersebut dengan respons yang cepat, tuntas, dan berkualitas,” tegas Erwindy.
Erwindy mengemukakan hasil Evaluasi Kemendagri pada 2024 yang menempatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada predikat “Baik”, sementara kota Palangka Raya meraih predikat “Sangat Baik”.
Beberapa kabupaten, seperti Kapuas, Katingan, dan Seruyan, juga berada pada kategori “Baik”. Sebagian besar kabupaten lainnya tercatat dalam kategori “Sedang”, sedangkan Barito Timur dan Kotawaringin Timur belum dinilai.
“Kita harus mengakui bahwa capaian antar daerah belum merata. Karena itu, pembinaan dan koordinasi perlu diperkuat. Indeks pengelolaan pengaduan tidak boleh berhenti di kategori “Baik”, tetapi harus ditingkatkan menuju “Sangat Baik”,” tutur Erwindy.
Terkait capaian kinerja, Erwindy melaporkan bahwa Provinsi Kalteng menerima 115 aduan sepanjang tahun 2024 dengan lima topik terbesar, yakni infrastruktur, kesehatan, kepegawaian, lingkungan, dan ketenagakerjaan.
Tingkat tindak lanjut mencapai 90 persen, melampaui target RPJMN, sekaligus menyoroti berbagai kendala yang masih ditemui di lapangan.
“Kita masih menghadapi kendala klasik, seperti sosialisasi yang belum optimal, mutasi pegawai yang menghambat kesinambungan, serta keterbatasan anggaran,” jelas Erwindy.
Namun, tantangan tersebut harus diubah menjadi peluang untuk memperbaiki sistem pengaduan secara menyeluruh.
Erwindy juga menegaskan, Monev ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi momentum untuk memperkuat strategi ke depan.
“Forum ini diharapkan melahirkan gagasan, semangat, dan komitmen baru. SP4N-LAPOR! harus menjadi instrumen nyata bagi pemerintahan yang bersih, responsif, dan melayani,”tutupnya. (drt/ist/KPO-4)
