BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Upaya percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin kembali dipertegas melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Review dan Evaluasi Pengurangan Kumuh yang digelar di Hotel Victoria, Kamis (4/12/2025).
Forum ini menghadirkan sekitar 90 peserta dari SKPD terkait, 52 kelurahan, BKM, akademisi, media, hingga konsultan perencana.
Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperkim Kota Banjarmasin, Hizbul Wathony, yang menegaskan, FGD ini menjadi instrumen penting untuk memastikan program penanganan kumuh berjalan lebih terarah, berbasis data, dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
“Penanganan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan tanpa data yang valid dan terus diperbarui,” kata Hizbul Wathony.
Ditambahkan, melalui FGD ini, kita mengkaji kembali seluruh data kumuh dan memutakhirkannya agar intervensi yang dilakukan betul-betul tepat sasaran.
Ia memaparkan, tim membagi diskusi ke dalam lima desk sesuai wilayah kecamatan. Setiap lurah bersama BKM diminta menyampaikan perkembangan kekumuhan di daerahnya, termasuk tujuh kriteria kumuh yang menjadi indikator wajib penilaian. Dengan pola ini, permasalahan di setiap kelurahan dapat dipetakan secara komprehensif.
“Setiap lokus kumuh punya karakteristik yang berbeda. Ada yang bermasalah pada drainase, akses air minum, bangunan tidak layak, hingga sanitasi. Melalui forum ini, semua persoalan itu diidentifikasi secara detail sehingga strategi penanganannya lebih terukur,” ujarnya.
Selain pemutakhiran data, FGD juga memperkenalkan inovasi Dikayuh Baimbai, platform digital yang memudahkan seluruh pemangku kepentingan mengakses peta kumuh Banjarmasin secara cepat dan terbuka.
Menurut Hizbul, inovasi ini memperkuat transparansi sekaligus mempercepat koordinasi lintas sektor.
Ia menegaskan bahwa hasil FGD kali ini sangat krusial bagi arah kebijakan pengurangan kumuh tahun 2026, terutama dalam menyusun prioritas intervensi fisik maupun nonfisik di kawasan yang paling membutuhkan.
“Hari ini kita bukan hanya mengumpulkan data, tapi menyusun fondasi langkah konkret penanganan kumuh di Banjarmasin,” ujarnya.
Semua usulan kelurahan baik terkait infrastruktur, penguatan kelembagaan, hingga pemberdayaan akan menjadi bagian dari rencana penanganan kumuh yang lebih komprehensif.
Melalui rangkaian proses tersebut, Disperkim Banjarmasin menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya pengurangan kawasan kumuh sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan kota yang lebih layak huni. (sfr/KPO-4)
