KOMISI III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pemerataan akses listrik, khususnya bagi masyarakat kurang mampu di wilayah pelosok.
Data 2025, realisasi Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kalimantan Selatan telah mencapai 1.868 sambungan dari target 2.300 sambungan.
Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo menyampaikan capaian tersebut usai konsultasi dan koordinasi bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jumat (19/12).
“Progres pemasangan listrik bagi masyarakat tidak mampu sudah berjalan cukup baik.
Kami berharap kuota bantuan dapat ditambah pada 2026 agar lebih banyak warga terbantu,” ujar Kartoyo.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Kartoyo, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H Muh Alpiya Rahman, Ketua Komisi III Apt Mustaqimah, SFarm MSi, serta anggota Komisi III lainnya.
Dalam pertemuan itu, DPRD Kalsel juga menekankan pentingnya pendataan berkelanjutan terhadap wilayah yang belum terjangkau listrik, terutama daerah terluar dan terisolasi.
Kartoyo meminta Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyampaikan pembaruan data secara rutin minimal setiap tiga bulan kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
Sementara itu, Koordinator Perencanaan Transmisi, Distribusi Tenaga Listrik, dan Sistem Isolated Kementerian ESDM, Mihadi, menjelaskan bahwa rasio elektrifikasi Kalimantan Selatan saat ini telah melampaui 99 persen, termasuk yang tertinggi di wilayah Kalimantan. Namun, upaya lanjutan tetap diperlukan untuk mencapai elektrifikasi penuh.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan sebanyak 10.068 lokasi di seluruh Indonesia dapat teraliri listrik hingga 2029.
Selain pembangunan jaringan, pemerintah juga mendorong masyarakat di daerah yang telah teraliri listrik untuk menjadi pelanggan secara mandiri.
Menurut Mihadi, Program BPBL merupakan bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu yang telah berjalan sejak 2022 dan terus ditingkatkan setiap tahun.
Besaran kuota bantuan ditentukan berdasarkan usulan pemerintah daerah, daerah pemilihan, perwakilan DPR atau DPRD, serta aspirasi masyarakat melalui pemerintah setempat. (*/nau/K-2)
