Oleh : Raysa Nabilah
Mahasiswa Akuntansi Universitas Airlangga
Kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 bukan sekadar angka pajak, melainkan ujian politik bagi pemerintahan Prabowo yang menjanjikan kesejahteraan pro-rakyat. Kebijakan ini, diimplementasikan mulai Januari, memicu kontroversi karena berpotensi menekan daya beli masyarakat kelas menengah bawah sambil menargetkan penerimaan negara untuk program sosial. Opini ini merefleksikan dinamika tersebut melalui lensa memori kolektif fiskal Indonesia, dimana jejak keluarga menjadi cermin fenomena nasional.
Media membingkai PPN 12% sebagai konflik antara gotong royong fiskal dan beban rakyat, dengan pemerintah menekankan aplikasi hanya pada barang mewah seperti jet pribadi. Namun, realitas menunjukkan CPI naik 0.8–1%, memengaruhi transaksi sekunder dan tertiary yang sulit dipisahkan dari kebutuhan dasar. Ini mencerminkan ketidakseimbangan narasi politik Prabowo, di mana komitmen pro-rakyat bertabrakan dengan tuntutan anggaran.
Prabowo menghadapi tekanan fiskal dengan tax ratio turun ke 8.5%, memaksa diversifikasi pendapatan melalui PPN di tengah pengaruh Jokowi yang masih kuat. Kritik PDIP menyoroti narasi kenaikan pajak sebagai pengkhianatan janji kampanye, sementara pendukung melihatnya sebagai partisipasi rakyat untuk swasembada. Politik ini menguji legitimasi kabinet, dengan risiko krisis jika daya beli tergerus.
Bagi banyak keluarga Indonesia, kebijakan PPN 12% bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan bagian nyata dari kehidupan sehari-hari yang terasa berat di kantong. Saya pribadi menyaksikan bagaimana perubahan ini menggores dinamika ekonomi rumah tangga kami dari belanja kebutuhan pokok hingga rencana pendidikan anak-anak. Peningkatan ini datang bersamaan dengan gelombang politik yang penuh ketidakpastian, di mana sosok Prabowo muncul sebagai figur sentral pada 2025, menambah warna pada perjalanan ekonomi dan politik bangsa.
PPN 12% bukanlah keputusan yang dibuat dalam ruang kosong; ia mewakili upaya pemerintah dalam menyeimbangkan anggaran dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Namun, di balik tujuan makro tersebut, ada realitas mikro yang tak kalah penting, yakni bagaimana keluarga-keluarga seperti kami harus menyesuaikan diri dan menghadapi tekanan finansial yang semakin terasa nyata.
Kehadiran Prabowo sebagai aktor politik pada tahun ini membawa harapan sekaligus tantangan. Politisi yang memiliki rekam jejak panjang dalam dunia militer dan pemerintahan ini dianggap oleh sebagian kalangan sebagai figur yang mampu membawa perubahan. Namun, kebijakan fiskal seperti PPN 12% memancing dialog hangat di masyarakat, di mana harapan perubahan ekonominya harus bersinergi dengan kebijakan yang memberatkan sebagian warga.
Saat merenungkan kembali perjalanan kebijakan fiskal Indonesia, terlihat bagaimana sejarah selalu berulang dalam nuansa yang berbeda. Perubahan tarif PPN sebelumnya memang pernah terjadi, namun dampaknya sering kali memperlihatkan jurang ketimpangan antara kelompok yang mampu beradaptasi dan mereka yang semakin terhimpit. Ini menjadi catatan penting dalam memori kolektif fiskal bangsa.
Di tengah segala tekanan ekonomi, dinamika politik nasional yang turut dipengaruhi oleh figur seperti Prabowo menyajikan panggung yang kompleks. Konflik kepentingan, harapan publik, dan mekanisme pemerintahan berputar dalam simfoni yang kadang membingungkan, namun juga mengajari kita untuk terus melek terhadap perubahan dan beradaptasi secara kritis.
Pengalaman keluarga saya menggambarkan bagaimana setiap kenaikan PPN berimbas langsung pada pola konsumsi dan gaya hidup. Belanja kebutuhan pokok menjadi lebih selektif, rekreasi yang dahulu rutin menjadi ‘mewah’, dan perencanaan masa depan harus dibuat ulang dengan lebih ketat. Ini menunjukkan betapa kebijakan fiskal tidak hanya soal angka, tetapi juga manusia yang hidup sehari-hari.
Refleksi ini membawa pada kesimpulan bahwa setiap kebijakan publik mesti dipandang secara holistik, tidak hanya dari sisi penerimaan negara, tapi juga dari sisi ketahanan sosial dan keadilan ekonomi. Angka 12% mungkin terlihat kecil bagi sebagian besar, tapi bagi yang hidup di garis batas, ini bisa berarti perbedaan besar antara keberlangsungan hidup dan kesulitan berkepanjangan.
Memori kolektif atas pengelolaan fiskal Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat telah melewati berbagai siklus kebijakan yang membentuk karakter bangsa. Setiap siklus tersebut membentuk pemahaman bersama tentang pentingnya transparansi, komunikasi kebijakan yang jelas, dan perlunya mitigasi bagi kelompok rentan. Ini adalah pelajaran yang harus dipegang teguh menjelang masa depan.
Pandangan saya tentang kebijakan Prabowo dan pemerintahan saat ini juga tak luput dari perasaan bercampur. Ada kepercayaan pada niat baik dan visi besar, namun tetap ada kecemasan melihat bagaimana tekanan ekonomi yang menyeruak di tengah masyarakat tidak diredam dengan kebijakan pendamping yang memadai.
Kebijakan like PPN 12% hendaknya dijadikan momentum untuk memperkuat dialog antara pemerintah dan masyarakat. Mendengarkan suara rakyat bukanlah sekadar ritual, tapi kebutuhan esensial untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif namun juga berkeadilan sosial.
Dalam keluarga saya, diskusi mengenai kebijakan ini membuka ruang untuk pendidikan finansial yang lebih serius. Anak-anak diajarkan agar cermat mengelola uang dan memahami realitas ekonomi Indonesia agar tidak terperangkap dalam ketidakpastian. Ini bagian dari penciptaan generasi yang siap menghadapi badai ekonomi dengan lebih tangguh.
Sebagai warga yang peduli, penting pula untuk membangun kesadaran kolektif tentang bagaimana kebijakan fiskal harus dilihat sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Bukan sebagai beban semata, tapi sebagai fondasi untuk masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Saya berharap pemerintah ke depan dapat menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial ekonomi riil masyarakat, terutama di tengah dinamika politik yang terus bergerak cepat. Pengalaman keluarga kami adalah cermin kecil dari jutaan rakyat yang juga mencari harapan di tengah perubahan ini.
Kini, ketika mengamati langkah politik dan kebijakan tahun 2025, terlihat bahwa makna sebuah keputusan fiskal tak hanya penting bagi neraca negara, tapi yang lebih utama adalah bagaimana seluruh rakyat dapat merasa adil dan merasakan manfaatnya. Ini adalah tantangan besar sekaligus panggilan bagi semua elemen bangsa.
Jejak keluarga di tengah badai PPN 12% menjadi kisah pribadi sekaligus cermin nasional yang mengingatkan bahwa perubahan adalah keniscayaan, namun harus selalu disertai dengan kesiapan, empati, dan komunikasi terbuka. Masa depan fiskal Indonesia ada di tangan bersama, dan ingatan kolektif inilah yang akan membentuk langkah-langkah berikutnya.
