BARABAI, Kalimantanpost.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar Sosialisasi Kewaspadaan Dini sebagai langkah preventif mencegah masuknya paham radikalisme, penyebaran hoaks, dan konten provokatif di kalangan pelajar, Rabu (10/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 Wita, dilaksanakan di Aula MAN 1 HST dan diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari siswa, guru, serta tenaga kependidikan.
Dalam kegiatan tersebut, Kesbangpol HST menghadirkan narasumber dari Kodim 1002/HST, Polres HST, serta internal Kesbangpol, yang didanai melalui DPA Kesbangpol HST 2025.
Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang kewaspadaan dini di daerah, yang menekankan pentingnya deteksi sejak dini dan langkah antisipatif terhadap potensi ancaman stabilitas di tingkat lokal.
Mewakili Bupati HST, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ainur Rafiq menegaskan, kegiatan tersebut memiliki nilai strategis dalam menjaga stabilitas wilayah.
Menurutnya, derasnya arus perkembangan teknologi informasi saat ini tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga melahirkan tantangan baru berupa maraknya konten negatif yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
Ia menekankan, generasi muda perlu dibekali pemahaman yang kuat agar mampu mengenali dan menangkal penyebaran ideologi kekerasan, sikap anti-toleransi, serta pesan-pesan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila.
Lebih lanjut disampaikan, dunia pendidikan memegang peran penting sebagai benteng utama dalam membangun ketahanan ideologi serta kecerdasan digital.
“Pelajar dinilai menjadi kelompok yang rentan menjadi sasaran penyebaran informasi menyesatkan, terutama melalui platform media sosial,” katanya.
Dalam sosialisasi tersebut juga dibahas berbagai bentuk ancaman non-militer yang berkembang di era digital, termasuk pemanfaatan media sosial dan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk menyebarkan narasi provokatif.
Radikalisme kerap menyusup melalui saluran informasi yang memelintir fakta dan menyebarkan nilai-nilai menyimpang, bahkan menyudutkan kinerja pemerintah.
Beberapa wilayah di Sumatera diangkat sebagai contoh area yang menunjukkan maraknya peredaran konten bermuatan provokasi, dengan narasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap kebijakan pemerintah.
Menutup kegiatan, Ainur Rafiq mengajak para peserta untuk menjadi agen penangkal hoaks dan paham radikal di lingkungan masing-masing.
Ia menegaskan, sosialisasi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari gerakan bersama untuk menjaga keutuhan bangsa.
Pemkab HST menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan literasi digital, serta mengoptimalkan peran sekolah dan masyarakat dalam mendukung program kewaspadaan dini sebagai bagian dari menjaga stabilitas daerah. (adv/ary/KPO-4)
