PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Meski anggaran terpangkas hingga tersisa Rp5,3 triliun pada 2026 dibandingkan tahun berjalan mencapai Rp1,02 triliun, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan tetap menjalin kemitraan yang transparan dengan media massa.
Salah satu langkah itu diwujudkan melalui agenda jamuan makan malam antara Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, bersama puluhan organisasi pers di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin (22/12/2025).
Acara yang berlangsung akrab tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur H Edy Pratowo serta jajaran kepala perangkat daerah didampingi Asisten II Sekda Kalteng Herson B Aden, dan dipandu Kadis Kominfosantik Rangga Lesman, dan beberapa Kepala Dinas.
Dalam pertemuan ini menjadi momentum dialog dua arah untuk menyelaraskan persepsi dalam mendukung percepatan pembangunan di Bumi Tambun Bungai.
Gubernur Agustiar Sabran menggarisbawahi bahwa pers memiliki posisi vital dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, media bukan sekadar penyampai informasi, melainkan mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.
Dikatakan, kami memandang insan pers sebagai rekan penting untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.
“Sinergi yang baik akan membantu kami memastikan program pembangunan tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh publik,” ungkap Agustiar.
Meski menekankan kemitraan, Gubernur juga mendorong agar pers tetap menjaga independensinya. Ia berharap media terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan konstruktif guna memberikan masukan bagi perbaikan kinerja pemerintah.
Disisi lain, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penyebarluasan informasi publik, Pemprov Kalteng menyatakan telah mengalokasikan dukungan anggaran secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal ini diharapkan dapat membantu media dalam memproduksi konten yang edukatif bagi warga Kalimantan Tengah, papar Gubernur.
Perwakilan media, baik cetak, elektronik dan online/siber menyambut baik inisiatif dialog terbuka tersebut. Dan menilai langkah Gubernur sebagai upaya positif untuk menciptakan iklim kerja sama yang profesional dan saling menghormati, demi kepentingan publik yang lebih luas.(drt/KPO-4).
