Martapura, KP – Pemkab Banjar menegaskan komitmennya mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan dipercaya masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Bupati H Saidi Mansyur saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025, di Hotel Fave Banjarbaru, Kamis (11/12/2025).
Bupati Saidi menekankan, Hakordia bukan sekadar peringatan rutin, tetapi menjadi momentum penting untuk mengingatkan kembali serta meneguhkan komitmen bersama.
“Bahwa korupsi musuh yang harus dilawan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan,” tandasnya.
Dia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada unsur Forkopimda, para pimpinan serta seluruh jajaran perangkat daerah atas dedikasi dan kerjasama dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas.
“Alhamdulillah, berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas, Pemkab Banjar berhasil masuk kategori Zona Hijau (Terjaga) untuk pertama kalinya dan menempati posisi nomor 4 se-Kalsel. Ini peningkatan signifikan dari 2021 yang berada pada Zona Merah (Rentan) dengan skor 71,16,” ungkapnya.
Capaian membanggakan tersebut, lanjut Saidi, merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan yang terus menjunjung nilai kejujuran, transparansi dan akuntabilitas.
“Kami berharap keberhasilan ini menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, sehingga integritas tidak hanya terlihat pada penilaian, tetapi benar-benar terwujud dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan,” tandasnya.
“Saya meyakini, dengan komitmen bersama, sinergi lintas sektor dan keteladanan para pimpinan, kita mampu mewujudkan Pemkab Banjar yang bersih, berwibawa dan dipercaya masyarakat,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan plakat kepada perangkat SKPD sebagai bentuk apresiasi atas berbagai capaian, termasuk peningkatan indeks reformasi birokrasi serta penilaian positif dari lembaga pengawas.
Kegiatan ditutup dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang diikuti para pimpinan perangkat daerah, lembaga vertikal serta unsur Forkopimda sebagai wujud kesungguhan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. (Wan/K-5)
