Banjarbaru, KP – Pemerintah Kota Banjarbaru menerima penyerahan Sertifikat Hak Pakai atas tanah milik Pemkot Banjarbaru dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan fasilitas pinjam pakai kendaraan operasional kepada BPN Kota Banjarbaru, dan berlangsung di Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru, Senin (22/12/2025).
Penyerahan sertifikat diterima langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, sebagai bagian dari upaya penguatan legalitas dan pengamanan aset daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
Kepala BPN Kota Banjarbaru, Dr. Ahmad Suhaimi, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya telah menyelesaikan sertifikasi aset Pemerintah Kota Banjarbaru secara bertahap hingga mencapai ratusan bidang tanah.
“Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru pada tahun 2025 telah mensertifikatkan sebanyak 303 sertifikat hak pakai milik Pemerintah Kota Banjarbaru. Tahap pertama diserahkan pada 31 Juli 2025 sebanyak 124 sertifikat, dan pada 22 Desember 2025 ini sebanyak 179 sertifikat, sehingga totalnya 303,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sertifikasi aset pemerintah merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah, sekaligus mencegah potensi sengketa aset di kemudian hari.
Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menyambut baik capaian tersebut dan mengapresiasi kinerja BPN Kota Banjarbaru yang dinilai konsisten bersinergi dengan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penataan dan pengamanan aset daerah.
Selain penyerahan sertifikat, pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan pinjam pakai kendaraan operasional dari Pemerintah Kota Banjarbaru kepada BPN Kota Banjarbaru sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas serta peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Plt. Inspektur Kota Banjarbaru, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, serta perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting.
Dengan tersertifikasinya aset daerah tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap tata kelola aset semakin tertib, akuntabel, dan mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan berintegritas. (Dev/K-5)
