Banjarbaru, KP – Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Banjarbaru memasuki babak baru. Tak lagi terbatas pada layanan kesehatan ibu dan anak, Posyandu kini diproyeksikan sebagai pusat layanan dasar masyarakat yang terintegrasi dalam enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai kebijakan nasional.
Arah transformasi tersebut ditegaskan dalam Rapat Percepatan Pelaksanaan Posyandu yang dibuka Ketua Tim Penggerak Posyandu Kota Banjarbaru, H. Riandy Hidayat, Selasa (30/12/2025), di Ruang Rapat DP3AMP2KB Kota Banjarbaru. Rapat ini dihadiri seluruh pengurus TP Posyandu Kota Banjarbaru dan menghadirkan Prof. Husaini, staf ahli Tim Pembina Posyandu, sebagai narasumber.
Riandy Hidayat menegaskan bahwa Posyandu merupakan ujung tombak kehadiran negara di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, penguatan peran Posyandu menjadi bagian penting dari strategi pembangunan manusia di Kota Banjarbaru.
“Posyandu hari ini bukan lagi pelayanan kesehatan semata, tetapi telah menjadi simpul layanan dasar masyarakat. Dari Posyandu, berbagai persoalan warga dapat terdeteksi lebih awal dan ditangani secara lintas sektor,” ujarnya.
Menurut Riandy, Pemerintah Kota Banjarbaru terus menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional melalui implementasi Posyandu 6 SPM. Model ini dinilai mampu menjawab kompleksitas persoalan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga persoalan sosial dan ketertiban lingkungan.
Dalam pemaparannya, Prof. Husaini menjelaskan bahwa Posyandu 6 SPM mencakup enam bidang layanan dasar, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, sosial, serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).
Ia menambahkan, Posyandu menjadi titik temu berbagai layanan dasar sehingga integrasi dan sistem pelaporan yang responsif menjadi kunci keberhasilan. “Setiap laporan masyarakat harus tercatat dan ditindaklanjuti. Di situlah Posyandu menjadi pintu masuk kehadiran negara,” katanya.
Di Kota Banjarbaru, integrasi tersebut diperkuat melalui inovasi sistem pelaporan berbasis hotline 24 jam yang memungkinkan setiap aduan warga segera diteruskan kepada perangkat daerah terkait.
Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru diharapkan menjadi etalase praktik baik pengelolaan Posyandu. Riandy menyebut, keberhasilan TP Posyandu Kalimantan Selatan meraih peringkat pertama nasional juga didukung peran aktif TP Posyandu kabupaten/kota, termasuk Banjarbaru.
Selain itu, TP Posyandu Banjarbaru tengah menyiapkan peluncuran buku ilmiah berjudul “Posyandu Tanpa Dinding” sebagai bagian dari upaya mendorong inovasi berkelanjutan dalam pengembangan Posyandu.
“Posyandu tanpa dinding menegaskan bahwa pelayanan tidak dibatasi ruang dan waktu. Selama ada warga yang membutuhkan, Posyandu harus hadir,” tutup Riandy.(Dev/K-5)
