Banjarmasin, KP – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, didampingi Wagub Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, membuka Rapat Kordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia, di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Rabu (3/12)
Akhmad Wiyagus mengatakan Rakor Bappeda se Indonesia merupakan forum strategis dan krusial dalam rangka penajaman serta sinkronisasi perencanaan dan target pembangunan daerah dan pemerintah pusat.
“Dengan forum ini juga menjadi wadah sinkronisasi target pembangunan daerah agar selaras dengan pemerintah pusat,” kata Wiyagus.
Selain itu Rakor juga merupakan wadah untuk memperkuat sinergi perencanaan pembangunan di daerah sekaligus ajang komunikasi strategis antara para perencana pembangunan berbagai daerah Se Indonesia.
“Forum Bappeda juga menjadi ajang konsultasi pertukaran praktik perencanaan pembangunan antar daerah sekaligus melahirkan inovasi,” katanya.
Menurut Wiyagus, Bappeda memiliki peran sentral dan strategis selaku koordinator dan perencanaan pembangunan di daerah. “Bappeda adalah dapur guna memastikan perencanaan pembangunan daerah selaras dengan pemerintah pusat sekaligus menjadi mekanisme kontrol,” kata Wiyagus.
Sementara itu, Wagub Kalsel Hasnuryadi, dalam sambutannya menyampaikan, belasungkawa Pemerintah Provinsi Kalsel atas korban bencana banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang menimbulkan ratusan korban jiwa dan hilang. Hasnur, mengatakan Kalsel merasa terhormat sudah dipercaya menjadi tuan rumah Rakor Bappeda tahun 2025.
Ia berharap lahirnya langkah strategis dan rekomendasi untuk mendorong percepatan pembangunan guna mendukung program asta cita Presiden Prabowo Subianto.
“Melalui Rakor dapat melahirkan berbagai rekomendasi dalam rangka memperkuat sinergi pembangunan serta menyelaraskan program di daerah dan pusat, untuk Asta Cita Presiden,” ujar Hasnur.
Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti menyebut, tujuan Rakor Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2025 adalah menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar Bappeda seluruh Indonesia terkait isu-isu pembangunan daerah, memperkuat sinergi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Serta mengedepankan Bappeda sebagai koordinator pelaksanaan pencapaian target Program Strategis Nasional (Pro SN) Tahun 2026. (mns/K-2)
