Batulicin, KP – Wakil Ketua I DPRD Kab Tanah Bumbu H. Hasanuddin, menggelar kegiatan Reses I untuk menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai desa yang hadir.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Medina, Pagatan, pada Senin 1/12/2025. Dalam sambutannya, ia menyampaikan terima kasih atas kehadiran warga. Ia menjelaskan bahwa reses merupakan proses penting dalam tugas dan fungsi DPRD, yang meliputi tiga hal utama: penyusunan anggaran (budgeting), pengawasan, dan membuat peraturan daerah. Ia juga memaparkan bahwa beberapa hari sebelumnya APBD Tanah Bumbu telah ditetapkan. Dikatakan, APBD Tanah Bumbu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di era bupati sebelumnya, APBD mencapai 5,2 triliun, kemudian turun menjadi 4,1 triliun pada 2025. Pada 2026, anggaran kembali turun menjadi sekitar 3 triliun 35 miliar. Penurunan ini terjadi karena pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. DBH Tanah Bumbu disebut sebagai yang tertinggi pemotongannya di Kalimantan Selatan, yakni sekitar dari 2,8 triliun menjadi 1,4 triliun.
Dengan anggaran yang terbatas, ia menyampaikan DPRD bersama Bupati akan mengupayakan permohonan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa penyampaian kondisi anggaran ini penting agar masyarakat memahami situasi fiskal daerah. Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan beberapa aspirasi, di antaranya terkait layanan PDAM yang belum menjangkau sejumlah wilayah serta masalah banjir yang terjadi akibat saluran air yang tersumbat. Warga juga mengeluhkan genangan air yang cepat naik meski hujan hanya turun sebentar. Menanggapi aspirasi tersebut, H. Hasanuddin menjelaskan masalah distribusi air bersih telah disampaikan kepada Dinas PUPR dan Direktur PDAM. Untuk wilayah Betung, ia menyebut jaringan pipa berada di sekitar Saring Sungai Binjai dan tinggal menunggu dorongan pelaksanaan.
Sementara untuk Desa Barugelang, jaringan pipa disebut sudah mendekati kantor desa dan diharapkan pada 2026 wilayah tersebut juga akan mendapatkan pembangunan siring serta pengaspalan jalan. Hasanuddin juga menyinggung kendala banjir di Batuah yang disebabkan oleh masalah drainase. Ia menyampaikan bahwa aspirasi terkait perbaikan drainase di wilayah dekat Kapolsek dan SMP 2 telah diakomodasi dan disebut sudah mulai dikerjakan. Terkait infrastruktur air bersih dan jalan, ia menegaskan, seluruh usulan telah disampaikan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR, dan akan terus dikawal sesuai kemampuan anggaran. Ia menambahkan bahwa proses pembangunan infrastruktur juga melalui mekanisme Musrenbang, meskipun aspirasi dari reses tetap dapat diprioritaskan sesuai skala kebutuhan dan kondisi keuangan daerah. Seluruh usulan masyarakat, termasuk jalan usaha tani dan persoalan lain, dicatat dan akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. (rel/han)
