BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Akademisi dari Kabupaten Barito Kuala mengingatkan pentingnya pemahaman teritorial dan kerja sama kawasan dalam penanganan banjir di wilayah Barito Kuala (Batola).
Penanganan banjir dinilai tidak bisa dilakukan secara parsial karena berkaitan dengan wilayah lain yang berada dalam satu sistem aliran sungai.
Nasrullah, warga Barito Kuala yang dikenal akrab sebagai antropolog Universitas Lambung Mangkurat mengatakan, banjir di Batola merupakan persoalan kawasan yang membutuhkan koordinasi lintas kabupaten dan kota, bukan pendekatan sepihak.
Menurutnya, kondisi banjir di Batola tidak dapat dilepaskan dari wilayah penyangga di sekitarnya, termasuk Kota Banjarmasin, karena berada dalam satu kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.
Ia menegaskan konsep kerja sama kawasan Banjarbakula perlu kembali dijadikan rujukan utama dalam penanganan banjir Batola. Pendekatan tersebut dinilai lebih tepat dibandingkan penanganan yang hanya berorientasi pada batas administratif pemerintahan.
“Banjir tidak mengenal batas wilayah. Karena itu, penyelesaiannya harus melibatkan daerah lain dalam satu kawasan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Nasrullah juga menyampaikan permohonan maaf warga Kabupaten Barito Kuala kepada warga Alalak, Kota Banjarmasin, atas polemik pernyataan kepala daerah yang dinilai melampaui konteks teritorial.
Ia menegaskan permohonan maaf tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral warga Batola agar hubungan antarmasyarakat tetap terjaga dengan baik.
Menurutnya, pernyataan publik pejabat semestinya disampaikan dengan pemahaman teritorial yang matang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia menilai penanganan banjir seharusnya dilakukan melalui perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan, serta koordinasi antarkepala daerah, dengan melibatkan akademisi dan para ahli.
Dengan pendekatan kawasan, kerja sama lintas wilayah, serta komunikasi yang lebih bijak, Nasrullah berharap penanganan banjir di Batola dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan polemik sosial di masyarakat. (sfr/KPO-4)
