BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. M. Alpiya Rakhman, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) persiapan rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Kalimantan Selatan sekaligus pembahasan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam di Aula Idham Chalid, Selasa (06/01/2026).
Ditemui seusai acara, Alpiya Rakhman menyampaikan bahwa informasi awal terkait rencana kunjungan Presiden RI ke Kalimantan Selatan pada 12 Januari 2026 hingga kini masih belum dapat dipastikan.
Hal tersebut disampaikan setelah dilakukan koordinasi dan konfirmasi dengan sejumlah pihak terkait.
“Setelah kami lakukan kroscek ke pihak Panglima dan pihak-pihak lainnya, termasuk dari internal saya sendiri, ternyata sampai saat ini belum ada kepastian terkait kunjungan tersebut,” ujar Alpiya.
Meski demikian, Alpiya mengungkapkan bahwa dalam rapat koordinasi tersebut Gubernur Kalimantan Selatan memastikan adanya agenda kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Kalimantan Selatan dalam waktu dekat.
“Yang pasti, dalam rapat tadi disampaikan bahwa Bapak Wakil Presiden akan datang ke Kalimantan Selatan pada tanggal 8 januari 2026 dalam rangka meninjau langsung warga terdampak banjir di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Balangan,”jelasnya.
Lebih lanjut, Alpiya Rakhman menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Berdasarkan hasil pemantauan, Kalimantan Selatan diperkirakan masih akan mengalami curah hujan yang cukup tinggi dalam dua bulan ke depan.
“Karena itu, evaluasi dan langkah antisipasi terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi agar penanganan banjir dapat berjalan lebih maksimal,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin selaku pimpinan rakor menegaskan bahwa terlepas dari kepastian jadwal kunjungan Presiden, kesiapan daerah tetap menjadi prioritas utama. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memastikan penanganan korban bencana berjalan optimal, termasuk kesiapan logistik dan pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Rakor tersebut turut dihadiri Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus beserta jajaran, Kepala BIN Daerah Kalsel Brigjen TNI Nurullah, perwakilan Kementerian Sosial, BPBD kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, BMKG, serta sejumlah SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.(rel/KPO-1)
