BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, HM Syaripuddin, menegaskan, persoalan banjir yang terus berulang di Kalsel tidak dapat lagi diselesaikan dengan pendekatan parsial dan reaktif.
Menurutnya, selama ini penanganan banjir masih terlalu fokus pada hilir seperti pengerukan drainase dan sungai di kawasan perkotaan tanpa menyentuh akar masalah utama yang justru berada di wilayah hulu dan tengah Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Banjir di Kalsel bukan sekadar soal hujan deras atau air pasang. Ini adalah akumulasi dari kerusakan ekologis yang terjadi bertahun-tahun, terutama di DAS Barito dan sub DAS lainnya,” tegas Bang Dhin, panggilan akrab HM Syaripuddin pada rilis yang diterima Kalimantanpost.com, Minggu (4/1/2026).
Bang Dhin mengungkapkan, kemungkinan terdapat sejumlah akar masalah utama banjir di daerah, baik berupa kerusakan DAS akibat alih fungsi hutan, aktivitas pertambangan, serta ekspansi perkebunan yang tidak terkendali.
Kemudian, pendangkalan sungai dan anak sungai yang dipicu sedimentasi tinggi dari wilayah hulu, sistem drainase perkotaan yang tidak terhubung secara fungsional dengan sistem sungai, sehingga air hujan terjebak di kawasan permukiman.
Selanjutnya alih fungsi rawa dan daerah resapan yang seharusnya menjadi ruang tampung alami air.
“Ketidakdisiplinan tata ruang, khususnya pembangunan di sempadan sungai dan kawasan rawa,” ujar Bang Dhin.
Selain itu, juga faktor curah hujan ekstrem akibat perubahan iklim yang diperparah dengan dinamika pasang surut air laut.
“Kalau hulunya rusak, maka sebaik apa pun drainase di kota, banjir tetap akan datang. Ini hukum alam yang tidak bisa ditawar,” jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Diungkapkan, banjir di Kalsel merupakan persoalan lintas wilayah dan lintas sektor yang hanya dapat diselesaikan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Oleh karena itu, Bang Dhin mendorong solusi komprehensif dan terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang disusun secara berlapis dari hulu, tengah, hingga hilir, serta diterjemahkan secara operasional dalam kebijakan, program, dan penganggaran.
Sebagai penutup, Bang Dhin menegaskan bahwa penanganan banjir tidak boleh berhenti pada tataran dokumen dan slogan semata.
Menurutnya, keberhasilan harus diukur secara nyata, mulai dari berkurangnya luas dan durasi genangan, menurunnya debit puncak banjir DAS, meningkatnya luas kawasan DAS yang pulih, bertambahnya kapasitas tampung air, hingga semakin sedikitnya wilayah yang masuk kategori rawan banjir. (lyn/KPO-4).
