BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalimantan Selatan menyerukan penolakan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Seruan tersebut disampaikan melalui aksi demontrasi di depan Gedung DPRD Kalsel, Kamis (15/1/2025) siang.
Puluhan mahasiswa ini turun ke jalan menggunakan baju almamater ini rela duduk di tengah jalan di bawah terik matahari, menunggu kedatangan wakil rakyat yang menemui mereka untuk menyampaikan aspirasi.
Mereka membawa sejumlah spanduk bertuliskan “reset Indonesia”, “tolak Pilkada jalur DPRD”, “demokrasi bukan democrazy”, “Kalsel darurat ekologis” dan lain-lain.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan BEM se Kalsel, yakni :
- Menuntut Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menghentikan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD
- Menuntut penegasan komitmen konstitusional negara terhadap demokrasi elektoral langsung
- Menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap para pejuang demokrasi yang ditahan sebagai tahanan politik
- Menuntut pelaksanaan audit lingkungan yang independen, transparan, dan berbasis data ilmiah, disertai penindakan hukum yang tegas terhadap penyebab krisis ekologis.
- Menagih janji atas nota kesepahaman dalam pembatalan terhadap penetapan Taman Nasional Meratus yang mengancam ruang hidup masyarakat adat dan dilakukan tanpa kajian sosial-lingkungan yang memadai.
- Menuntut Presiden dan DPR RI segera mengesahkan undang-undang pro rakyat. (lyn/KPO-4).















