PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalteng, Dodik Achmad Akbar membeberkan, Pemprov masih perlu melakukan perbaikan atas tata kelola penerimaan dan belanja daerah.
Hal itu ia sampaikan kepada awak media usai menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan kepada Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung di Kantor BPK Palangka Raya, Senin (12/1/2026).
Dia juga menyatakan, kondisi di Pemprov dan Pemda se-Kalteng, di berbagai daerah di antaranya kondisi fiskal yang menurun.
“BPK mendorong kemandirian fiskal atau kemandirian anggaran, dari sisi pendapatan upaya peningkatan dan dari sisi belanja dengan tujuan untuk memperoleh kebutuhan,” ucapnya.
Dodik mengakui, penurunan transfer dari pusat ke daerah berdampak pada kondisi fiskal di daerah.
Karena itu, Pemda diharapkan bisa meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD).
“Sehingga dari situ diharapkan bisa lebih mandiri untuk mendanai belanja yang penting untuk pelayanan publik,” ucap Dodik
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah (Kalteng), mengalami penurunan signifikan pada 2026.
APBD Kalteng pada 2025 sebesar Rp8,3 triliun, sedangkan pada 2026 menurun 34,71 persen menjadi Rp5,4 triliun.
Oleh karena itu, BPK Kalteng mengingatkan Pemprov, agar menggunakan anggaran tersebut dengan efektif.
Plt Sekda Kalteng, Leonard S Ampung mengungkapkan, Pemprov telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Semester II 2025 dari BPK.
“Tadi diserahkan dari sisi pendapatan baik dari pajak maupun retribusi, kemudian dari belanja modal barang dan jasa,” ujarnya usai kegiatan penyerahan LHP Semester II 2025, Senin (12/1/2026).
Leonard mengatakan, Pemprov segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam LHP tersebut.
Rekomendasi itu, kata dia, penting bagi Pemprov untuk meningkatkan pendapatan dan mengefektifkan belanja daerah, terlebih dengan menurunnya APBD Kalteng.
“Dengan adanya pemeriksaan ini mengingatkan kita kembali agar lebih efisien menggunakan anggaran,” ungkapnya. (drt/ist/KPO-4).
