BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat gabungan lintas komisi untuk membahas persoalan banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Banua.
Rapat turut menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kamis (22/1/2026) pagi.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalsel Dr. H. Supian HK, S.H., M.H. Ia menegaskan penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga menyentuh langkah jangka menengah hingga jangka panjang.
Menurut Supian, banjir tahunan yang terus berulang menunjukkan bahwa masalah ini belum tertangani secara tuntas, bahkan dampaknya kini semakin meluas dari tahun ke tahun.
“Hari ini kita langsung melaksanakan rapat. Selama sepekan kami turun ke daerah pemilihan masing-masing dalam kegiatan reses. Hasil pantauan di lapangan itulah yang kami sampaikan kepada pihak eksekutif untuk didiskusikan bersama,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Ia menyebut, laporan dan masukan warga yang diterima anggota dewan saat reses menjadi dasar penting dalam perumusan langkah penanggulangan. DPRD, kata dia, ingin memastikan keluhan masyarakat tidak hanya berhenti sebagai catatan, tetapi ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan dan program nyata.
Supian juga mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan Gubernur Kalsel H. Muhidin yang disebut memberi perhatian serius terhadap persoalan banjir. Komunikasi itu dilakukan agar penanganan banjir bisa sejalan antara unsur legislatif dan eksekutif.
Dalam rapat gabungan tersebut, Supian menekankan dua hal yang dinilai perlu segera dilakukan dalam waktu dekat. Pertama, penanganan alur sungai yang dangkal melalui normalisasi. Kedua, mengatasi hambatan di jalur transportasi sungai yang dinilai berpengaruh pada lambatnya penurunan debit air.
“Yang segera harus dilakukan, pertama penanggulangan alur sungai yang dangkal agar dinormalisasi. Kedua, adanya hambatan di alur transportasi sungai yang mengakibatkan lambatnya penurunan debit air. Mudah-mudahan dalam dua atau tiga hari ini sudah ada pergerakan,” jelasnya.
Ia berharap langkah darurat tersebut bisa membantu mempercepat surutnya genangan di daerah terdampak. Namun Supian mengingatkan, upaya penanganan banjir tidak cukup hanya bergantung pada pekerjaan jangka pendek, sebab akar masalahnya dinilai kompleks dan membutuhkan penyelesaian bertahap.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalsel berencana kembali mengundang pihak terkait pada awal bulan depan untuk melakukan evaluasi. Pertemuan lanjutan tersebut diharapkan dapat mengukur sejauh mana progres penanganan yang sudah berjalan, termasuk hambatan dan langkah percepatan yang masih perlu diambil.
Selain langkah teknis, Supian HK juga menyampaikan adanya peluang penambahan anggaran untuk percepatan penanggulangan bencana banjir di Kalimantan Selatan. Penanganan itu, menurutnya, membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga dukungan dari pemerintah pusat.
Dengan rapat gabungan lintas komisi ini, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk ikut mengawal penanganan banjir secara lebih serius, agar persoalan yang terus berulang setiap tahun tidak semakin membebani masyarakat dan wilayah terdampak di Banua.(nau/KPO-1)
