BANJARMASIN, Kalimantanpost.com– Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) dinilai memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi, konsolidasi, serta pertukaran gagasan antar pengelola pendapatan daerah dalam rangka memperkuat kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M Syarifuddin, melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum Komunikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah (FKPPD) di Banjarmasin, Jumat (30/1/2026).
Menurut Miftahul Chair, pengelolaan pendapatan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
“Kemandirian fiskal yang kuat akan memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, tantangan pengelolaan pendapatan daerah ke depan semakin kompleks seiring dengan dinamika regulasi, pesatnya perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. Kondisi tersebut menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk terus berinovasi, adaptif, dan memperkuat kolaborasi.
“Forum Komunikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah ini bukan hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga sarana untuk menyamakan persepsi dalam penerapan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, FKPPD diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota,” ucapnya.
Melalui pelaksanaan FGD ini, Miftahul Chair mendorong lahirnya langkah-langkah strategis yang konkret dalam mengoptimalkan pendapatan daerah secara berkelanjutan dan berkeadilan. Ia juga berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konstruktif yang dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing daerah.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kolaborasi lintas sektor, demi memajukan pengelolaan pendapatan daerah di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.(Adv/dev/KPO-3)
