Bencana banjir yang merendam hampir seluruh desa di Kabupaten Banjar kini bukan lagi sekadar fenomena alam, melainkan ancaman bagi ketahanan pangan dan identitas budaya masyarakat. Bahkan Ketinggian air yang mencapai 3 hingga 4 meter tidak hanya melumpuhkan ekonomi, tetapi juga menghentikan tradisi religius yang telah mengakar kuat.
MARTAPURA, Kalimantanpost.com –
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Farhan BSA, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi warga yang kini hidup dalam keterbatasan ekstrem.
Menurutnya, bantuan konsumsi yang selama ini menjadi fokus pemerintah daerah bukan lagi hal yang diharapkan masyarakat.
”Warga sudah jenuh. Mereka tidak butuh bantuan yang sifatnya sementara dan tidak merata. Mereka butuh solusi agar tidak lagi tenggelam setiap tahun,” ujar Habib Farhan saat diwawancarai di Banjarmasin, Sabtu (3/1/2026).
Dampak fisik banjir kali ini dinilai sangat parah. Di banyak desa, struktur rumah panggung tradisional warga tak lagi mampu menghalau debit air. Habib Farhan menggambarkan kondisi rumah warga yang kehilangan fungsi utamanya.
”Untuk bagian dapur, posisinya sudah tidak kelihatan lagi karena terendam air sepenuhnya. Warga terpaksa memasak di luar rumah, mencari tanah yang masih terlihat atau bangunan yang posisinya lebih tinggi,” tuturnya.
Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait sanitasi dan kesehatan warga, terutama bagi mereka yang harus bertahan di tengah genangan air selama 3 hingga 6 bulan lamanya hingga banjir benar-benar surut.
Lebih dalam dari sekadar kerugian materi, banjir tahunan ini telah “mencuri” kedamaian batin masyarakat Kabupaten Banjar yang religius.
Momentum bulan Rajab yang biasanya diisi dengan kegiatan Maulid, Isra Mi’raj, hingga haul para ulama, kini berganti dengan kepanikan menyelamatkan diri.
Di Desa Keliling Benteng, misalnya, kenaikan elevasi jalan yang tidak dibarengi dengan solusi drainase pemukiman membuat desa tersebut semakin terbenam.
”Sudah beberapa tahun belakangan, bila banjir datang, masyarakat terpaksa meniadakan acara keagamaan di bulan Rajab. Mereka hanya fokus memikirkan nasib dan bagaimana cara bertahan hidup. Ini sangat miris,” lanjut mantan aktivis ini.
Menanggapi isu lingkungan yang melibatkan sektor pertambangan dan perkebunan, Habib Farhan meminta pemerintah tidak lagi terjebak pada retorika sanksi yang “klise”. Ia mengusulkan langkah pragmatis melalui optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Habib menyarankan agar 182 perusahaan tambang dan perkebunan di Kalsel yang diaudit oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI, dan diduga menjadii pemicu terjadinya banjir di Kalsel, diwajibkan mengalokasikan minimal 15 persen dana CSR mereka khusus untuk pembangunan infrastruktur pencegah banjir, seperti pembuatan kanal, normalisasi sungai, atau penguatan tanggul.
”Dananya sangat besar dan cukup untuk membiayai infrastruktur tersebut. Namun, pengelolaannya harus dilakukan langsung oleh perusahaan, jangan lewat dinas terkait untuk menghindari potensi penyimpangan atau oknum yang bermain,” tegasnya.
Tanpa langkah berani ini, Habib Farhan khawatir penderitaan warga Kabupaten Banjar akan terus berulang secara monoton, sementara solusi permanen hanya menjadi wacana di atas meja birokrasi. (Nau/KPO-1)
