PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi layanan berbasis digital.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Aplikasi dan Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) Tahun 2025 yang dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provinsi Kalteng, Leonard S Ampung, di Aula Kanderang Tingang, Diskominfosantik setempat, Selasa (30/12/2025).
Leonard S Ampung menegaskan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) merupakan langkah strategis Pemprov Kalteng dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan terintegrasi.
“Program KBHS ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang inklusif, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi,” ujarnya.
Dijelaskan, program tersebut mengusung filosofi Huma Betang yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, keadilan, dan gotong royong.
Leonard menambahkan, kegiatan sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada perangkat daerah dan para pemangku kepentingan.
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah memahami penggunaan Aplikasi KHBS, pemanfaatan Kartu KHBS, serta dukungan perangkat RFID Reader atau EDC dalam pelaksanaan program di lapangan,” jelasnya.
Leonard juga mengimbau agar seluruh perangkat daerah dan petugas pelaksana mendukung penuh implementasi program tersebut.
“Kami berharap Aplikasi dan KHBS dapat diimplementasikan secara efektif, transparan, dan akuntabel demi pelayanan yang lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana mengatakan, sosialisasi ini tidak hanya membahas kebijakan, tetapi juga aspek teknis sistem digital yang digunakan.
“Sosialisasi ini juga membahas teknis penggunaan sistem digital, termasuk rumah pintar dan infrastruktur pendukung lainnya,” ungkap Rangga.
Ia menjelaskan bahwa pendataan Program KHBS dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu top down dan bottom up.
“Data top down bersumber dari perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, sedangkan data bottom up dikumpulkan langsung di lapangan oleh perangkat daerah terkait,” jelasnya.
Rangga menambahkan, Diskominfosantik saat ini tengah menyiapkan template data yang seragam untuk seluruh perangkat daerah.
“Selama ini setiap OPD memiliki format data yang berbeda, sehingga kami menyiapkan template yang sama agar pendataan lebih rapi dan terintegrasi,” katanya.
Targetnya sebanyak 133 ribu data penerima manfaat dapat dihimpun dan selesai pada pertengahan Januari 2026.
Dalam pelaksanaan di lapangan, pendistribusian Kartu KHBS akan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
Sistem yang digunakan juga dilengkapi fitur verifikasi langsung serta geotagging.
“Fitur ini penting untuk memastikan ketepatan data penerima bantuan berdasarkan titik koordinat rumah,” jelasnya.
Rangga berharap seluruh perangkat daerah dapat aktif memberikan masukan agar Program KHBS berjalan optimal dan sesuai harapan Gubernur.
“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari seluruh perangkat daerah agar Program KHBS benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalteng,” tukasnya. (drt/ist/KPO-4).
