BANJARMASIN, kalimantanpost.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka koordinasi dan persiapan rencana peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim, bersama jajaran, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan Alex Cosmas Pinem, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan, Yan Wely Wiguna, beserta jajaran, serta didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Anton Edward Wardhana, dan jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.
Dalam audiensi ini dibahas dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pelaksanaan kegiatan peresmian Posbankum sebagai bentuk apresiasi atas capaian pembentukan 2.015 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Kalimantan Selatan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa pembentukan Posbankum merupakan bagian dari program prioritas Kementerian Hukum dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.
“Kehadiran Posbankum di desa dan kelurahan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Melalui audiensi ini, kami berharap dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar rencana peresmian oleh Menteri Hukum RI dapat berjalan optimal,” ujar Alex Cosmas Pinem.
Ia menambahkan bahwa sinergi antar instansi, termasuk dengan jajaran Imigrasi dan Pemerintah Daerah, menjadi kunci dalam memastikan pemanfaatan Posbankum berjalan maksimal aecara berkelanjutan sebagai garda terdepan akses keadilan bagi masyarakat.
Melalui audiensi ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan instansi terkait sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam rangka meningkatkan akses keadilan dan pembudayaan hukum di Kalimantan Selatan. (KPO-1)
