JAKARTA, Kalimantanpost.com – Komisi III DPRD Kalsel menegaskan komitmennya mendorong penguatan program perumahan rakyat, terutama pemenuhan rumah layak huni.
Hal tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Senin (5/1/2026), di Jakarta.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Achmad Maulana mengatakan, pertemuan tersebut memberikan arah jelas bagi daerah untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
Salah satu poin penting ialah optimalisasi peran Bank Kalsel dalam mendukung kredit mikro bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menilai skema pemberdayaan berbasis pembiayaan mikro yang telah berhasil diterapkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dapat dijadikan percontohan. Program tersebut direncanakan untuk dikembangkan kembali pada 2026 agar manfaatnya dirasakan lebih luas.
Selain pembiayaan, persoalan relokasi permukiman juga menjadi perhatian serius DPRD Kalsel.
Menurut Achmad Maulana, meski konsep relokasi telah tersedia, pendekatan sosial tetap menjadi tantangan, khususnya di wilayah perdesaan yang memiliki keterikatan kuat dengan tanah leluhur.
Untuk kawasan perkotaan, relokasi dinilai lebih memungkinkan dilakukan secara bertahap. Penataan permukiman menjadi penting seiring perpindahan ibu kota provinsi ke Banjarbaru, termasuk kawasan permukiman di wilayah Banjarmasin Utara.
Maulana menegaskan kesiapan membahas dukungan anggaran untuk sektor perumahan. Namun demikian, optimalisasi program tetap bergantung pada usulan yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalsel sebagai pemegang kewenangan perencanaan.
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Ditjen Kawasan Permukiman, Kreshnariza Harahap mengatakan, program perumahan nasional mengedepankan semangat gotong royong.
Ia mengapresiasi DPRD Kalsel yang dinilai konsisten memperjuangkan sektor perumahan serta mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. (lyn/KPO-4).
