Oleh : Ahmad Syawqi
(Pustakawan UIN Antasari Banjarmasin)
Perang paling berbahaya di abad ke-21 tidak terjadi di medan tempur fisik, melainkan di ruang-ruang tak kasat mata yaitu di layar ponsel, dalam grup percakapan, dan di linimasa media sosial. Di sanalah narasi kebencian, hoaks bernuansa SARA, dan polarisasi dikonsumsi dan dipercaya setiap hari. Dalam konteks inilah, momentum Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke-80 dengan tema “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju” harus menjadi titik tolak strategis. Kita perlu mengakui bahwa literasi digital bukan lagi sekadar kecakapan tambahan, melainkan senjata strategis baru untuk memenangkan pertempuran memelihara kerukunan bangsa.
Salah satu ancaman nyata di balik layar ketika kebodohan digital menjadi bahan bakar konflik. Kerukunan yang dibangun puluhan tahun melalui dialog antaragama dan kearifan lokal, bisa retak dalam hitungan jam oleh satu unggahan viral yang provokatif. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, sekitar 42% hoaks yang beredar di Indonesia bermuatan isu SARA dan keagamaan. Hoaks ini dirancang canggih, memanfaatkan bias kognitif dan emosi keagamaan, untuk memecah belah. Masalahnya, banyak pengguna internet Indonesia masih “melek gadget” tetapi buta literasi digital. Mereka mampu mengunggah video, namun tak mampu memverifikasi fakta; pandai berdebat, namun tak paham etika berkomunikasi digital.
Inilah celah keamanan nasional yang paling rentan. Musuh kerukunan bukan lagi orang asing dengan senjata, tetapi warga negara kita sendiri yang tanpa sadar menjadi “tentara” bagi penyebar kebencian, hanya dengan sekali klik “share”. Dalam kondisi ini, upaya merawat kerukunan tanpa memperkuat literasi digital ibarat membangun benteng megah di dunia nyata, sementara membiarkan gerbang digitalnya terbuka lebar untuk infiltrasi.
Memahami “Senjata” Literasi Digital
Literasi digital sebagai “senjata” memiliki tiga komponen utama yang harus diasah bersama. Pertama : Peluru (Ammunition) berupa Literasi Informasi dan Data. Ini adalah kemampuan inti untuk mencari, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi. Masyarakat harus dilatih untuk selalu bertanya: Sumbernya dari mana? Apakah sudah dicek faktanya? Siapa yang diuntungkan dari informasi ini? Program seperti Turn Back Hoax oleh Mafindo harus diadopsi dan diperluas oleh Kemenag melalui jejaring pesantren, gereja, vihara, dan paroki, menjadikan setiap rumah ibadah sebagai “posko verifikasi” informal.
Kedua, Algoritma (Gun Sight) berupa Literasi Komputasi dan Media. Senjata harus punya bidikan yang tepat. Masyarakat perlu memahami bagaimana algoritma media sosial bekerja bahwa ia cenderung memperkuat apa yang kita sukai dan percayai, menciptakan echo chamber atau ruang gema. Pemahaman ini membuat kita sadar bahwa linimasa kita bukan gambaran dunia nyata, dan mendorong kita aktif mencari perspektif berbeda. Kemenag bisa berkolaborasi dengan platform untuk membuat kampanye edukasi “Kenali Algoritmamu, Luasilah Perspektifmu”.
Ketiga, Kode Etik (Rules of Engagement) berupa Literasi Etika dan Hukum. Senjata paling canggih pun bisa mematikan jika digunakan tanpa aturan. Literasi etika digital yang berlandaskan nilai-nilai agama seperti prinsip ukhwah islamiyah, kasih antarumat, atau karuna (welas asih) harus menjadi panduan. Selain itu, pemahaman tentang UU ITE dan batasan kebebasan berekspresi sangat penting untuk mencegah warganet dari menjadi pelaku kejahatan siber.
Strategi Operasi
Ketika senjata literasi digital yang digunakan untuk meraih kemenangan umat, maka perlu strategi sinergis yang melibatkan berbagai pihak. Seperti halnya Negara, melalui Kemenag sebagai Komando Strategis. Kemenag harus memimpin dengan menjadikan literasi digital sebagai program prioritas, bukan proyek sampingan. Ini bisa diwujudkan dengan: (a) Mengintegrasikan kurikulum literasi digital ke dalam pendidikan agama di semua jenjang, (b) Melatih ribuan guru agama, dai, dan pemuka agama menjadi “prajurit siber” yang andal, (c) Membuat pusat krisis digital untuk memantau dan merespons cepat isu-isu yang berpotensi memecah belah.
Melalui Masyarakat Sipil terutama Ormas Keagamaan sebagai Pasukan Lapangan, seperti NU, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja, Walubi, dan lain-lain memiliki jaringan akar rumput yang kuat. Mereka harus menjadi pelopor dalam menciptakan kontra-narasi damai. Sinergi lintas iman dalam membuat konten kreatif seperti podcast, video pendek, atau komik digital tentang kisah kerukunan akan jauh lebih efektif menjangkau generasi muda.
Dan yang tak kalah pentingnya di era Teknologi melalui Korporasi Platform sebagai Penyedia Teknologi. Kemenag harus aktif berdialog dan bermitra dengan perusahaan seperti Meta, Google, dan TikTok. Kemitraan ini bukan sekadar meminta penghapusan konten, tetapi mendorong co-creation: mengembangkan fitur “pop-up literasi” saat pengguna mencari kata kunci sensitif, atau membuat challenge kreatif bertema kerukunan yang diakselerasi oleh algoritma platform.
Pada akhirnya, literasi digital sebagai “senjata” memiliki tujuan akhir yang mulia: bukan untuk menyerang kelompok lain, tetapi untuk melindungi (shield) ruang publik digital kita dari racun permusuhan. Tujuan ini selaras sepenuhnya dengan semangat amal bhakti yaitu memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan bangsa.
Momentum HAB ke-80 adalah saat yang tepat untuk mendeklarasikan gerakan nasional literasi digital untuk kerukunan. Dengan senjata yang terasah dan strategi sinergis, kita bisa membalikkan keadaan: mengubah ruang digital dari medan pertempuran menjadi taman daring (digital garden) tempat ide-ide tumbuh, perbedaan dihormati, dan kerukunan menjadi fondasi menuju Indonesia yang benar-benar damai dan maju. Mari kita ambil senjata ini, dan beramal bhakti dengan cara baru di era baru.
