BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendorong daya kritis warga, sebagai bagian dari partisipasi untuk terus terlibat dalam politik.
Bahkan, di tengah krisis ekologi sekarang ini, PDI Perjuangan memperkenalkan politik ekologis, tentang pentingnya memperjuangkan kehidupan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Upaya ini tentu akan bersentuhan pada banyak kepentingan, tetapi itulah harapan warga, agar
“Partai politik peduli pada penyelamatan lingkungan, sehingga alam bukan sebagai obyek eksploitasi, melainkan ruang hidup warga, yang wajib dirawat dan dijaga,” kata Ketua PDI Perjuangan Kalsel, HM Syaripuddin, saat menerima kunjungan silaturrahmi Direktur Intelkam Polda Kalsel, Kombes Priyanto Priyo Hutomo, di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, Jl. A Yani, Kecamatan Guntung Manggis, Banjarbaru.
Pertemuan dihadiri sejumlah pengurus DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, antara lain Berry Nahdian Furqon, Noorhalis Majid, Rizki Erimunadi, Fazlur Rahman, Ahmad Zaini, Meilliyanie, Rina, dan sejumlah pengurus lainnya.
Kombes Priyanto mengatakan, Polda sangat berkepentingan membangun komunikasi dengan partai politik, termasuk PDI Perjuangan, agar kehidupan sosial politik selalu terjaga.
Berbagai informasi terkait politik, termasuk isu-isu nasional yang berdampak bagi daerah, agar dapat dikomunikasikan, sehingga kepolisian tidak ketinggalan informasi, dan dapat memfaslitasi segala penyaluran aspirasi politik, termasuk aspirasi warga atau pun mahasiswa.
“Kalau dulu kepolisian diminta untuk mengamankan, sekarang bergeser menjadi memfasilitasi, karena polisi bukan target dari aspirasi warga, dia berfungsi untuk menjaga warga agar bebas menyalurkan aspirasinya,” ujarnya.
Kegiatan yang semula hanya silaturrahmi, berubah menjadi ajang diskusi, karena beberapa pengurus, secara bergantian menyampaikan sejumlah masukan dan saran kepada Dir Intelkam, Kombes Priyanto.
“Harap dimaklumi dan jangan dihalangi, kalau PDI Perjuangan mendampingi komunitas warga yang menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan, terutama warga yang merasa menjadi korban dari berbagai kebijakan, sebab itulah fungsinya partai politik,” kata Berry Nahdian Furqon.
Rizki Erimunadi menyampaikan, PDI Perjuangan mendorong warga, termasuk mahasiswa, untuk selalu kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Bahkan sengaja melakukan pendidikan kritis kepada warga. Upaya tersebut jangan sampai dianggap memprovokasi apalagi mengompori, karena demokrasi membutuhkan sebanyak-banyaknya partispasi warga.
“Daya kritis warga, cermin kemajuan demokrasi. Bila warga takut bersuara karena khawatir ditangkap polisi, berarti demokrasi sedang mundur,” katanya.
“Jangan ada sedikitpun tersirat pembungkaman daya kritis dan partisipasi warga,” tambahNoorhalis Majid.
Karena itu sangat tepat bila polisi mengambil posisi memfasilitasi suara warga, sebab hal tersebut bagian dari memajukan demokrasi.
Sementara itu, Fazlur Rahman, juga meminta masukan dan saran kepada Dir Intelkam, bila ada kader PDI Perjuangan yang diketahui berpotensi melanggar hukum, termasuk melanggar etik dan moral, untuk dikomunikasikan segera, sehingga dari sisi partai politik, dapat bersiap memberikan pembinaan dan bahkan sanksi.
Menerima banyak masukan dan saran dari pengurus DPD PDI Perjuangan Kalsel, Kombes Priyanto, mengharap agar komunikasi dan koordinasi terus berlanjut, sehingga berbagai upaya baik guna membangun kehidupan politik dan demokrasi, dapat didorong dan turut difasilitasi oleh kepolisian. (lyn/KPO-4).
