Oleh : Yeni Oktafiani Putri
Mahasiswa Ilmu Komunikasi, UNISKA Banjarmasin
Membicarakan pendidikan di Kalimantan Tengah sering kali terjebak pada angka, laporan, dan presentasi formal. Data partisipasi sekolah, persentase kelulusan, serta serapan anggaran dijadikan tolok ukur utama keberhasilan. Namun pendidikan sejatinya tidak hidup di atas kertas laporan. Ia hadir di ruang kelas sederhana, di perjalanan panjang siswa dari pedalaman, dan dalam keteguhan guru yang bertahan di tengah keterbatasan. Di titik inilah jarak antara kebijakan dan realitas mulai terasa.
Kalimantan Tengah memiliki karakter wilayah yang tidak dapat disamakan dengan daerah lain. Luas wilayah, kondisi geografis yang didominasi hutan dan sungai, serta keberadaan komunitas adat seharusnya menjadi dasar utama perumusan kebijakan pendidikan. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Kebijakan pendidikan dirancang seragam, seolah semua daerah memiliki akses, kebutuhan, dan tantangan yang sama. Akibatnya, kebijakan terlihat rapi di dokumen, tetapi tidak selalu relevan di lapangan.
Ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman masih menjadi persoalan nyata. Sekolah di pusat kota relatif lebih mudah mengakses fasilitas, tenaga pendidik, dan teknologi pembelajaran. Sebaliknya, sekolah di daerah terpencil masih berjuang dengan keterbatasan sarana, minimnya guru, serta akses pelatihan yang tidak merata. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan berjalan bukan karena sistem yang kuat, melainkan karena keteguhan individu yang menolak menyerah.
Persoalan guru menjadi titik paling krusial dalam wajah pendidikan Kalimantan Tengah. Guru di daerah pedalaman dan wilayah aliran sungai tidak hanya berperan sebagai pengajar. Mereka juga menjadi pendamping sosial, penggerak literasi, bahkan penopang semangat belajar anak-anak. Namun dedikasi ini belum sepenuhnya diimbangi oleh kebijakan yang adil dan berpihak. Guru sering dibebani administrasi berlebih, sementara kesejahteraan dan penguatan kapasitas berjalan lambat.
Distribusi guru yang belum merata memperlihatkan lemahnya keberanian kebijakan. Penempatan tenaga pendidik kerap tidak mempertimbangkan keberlanjutan, sehingga sekolah di pedalaman terus mengalami kekurangan guru. Insentif daerah terpencil yang terlambat atau tidak konsisten semakin memperberat situasi. Guru dipuji sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi dalam praktiknya sering dibiarkan berjuang sendiri.
Ketika guru kelelahan oleh sistem, kualitas pendidikan pasti terdampak. Pendidikan tidak akan pernah kuat jika kebijakan lebih sibuk mengatur laporan daripada memperkuat manusia yang menjalankannya. Pemerintah daerah seharusnya berani menata ulang orientasi kebijakan pendidikan, dengan menempatkan guru sebagai subjek utama pembangunan sumber daya manusia, bukan sekadar pelaksana teknis program.
Di luar persoalan kebijakan dan tenaga pendidik, pendidikan di Kalimantan Tengah juga menghadapi tantangan serius dalam pembentukan karakter generasi muda. Arus digitalisasi dan perubahan sosial berlangsung cepat, sementara pendidikan karakter sering berhenti pada slogan. Nilai-nilai karakter hanya muncul dalam dokumen kurikulum, tetapi belum sepenuhnya hidup dalam praktik pembelajaran sehari-hari.
Padahal, Kalimantan Tengah memiliki kekayaan nilai lokal yang sangat kuat. Gotong royong, penghormatan terhadap alam, keseimbangan hidup, serta toleransi yang hidup dalam masyarakat Dayak seharusnya menjadi fondasi pendidikan karakter. Sekolah idealnya menjadi ruang pewarisan nilai tersebut, bukan sekadar tempat mengejar target akademik. Pendidikan yang tercerabut dari konteks lokal berisiko melahirkan generasi yang asing dengan daerahnya sendiri.
Jika pendidikan hanya diarahkan untuk mengejar capaian kognitif, maka Kalimantan Tengah berpotensi kehilangan generasi yang peduli terhadap lingkungan dan komunitasnya. Pendidikan seharusnya membentuk manusia yang berpengetahuan, beretika, dan bertanggung jawab secara sosial. Inilah makna pendidikan karakter yang sesungguhnya, bukan sekadar muatan tambahan dalam jadwal pelajaran.
Kebijakan pendidikan daerah perlu lebih jujur dan berani melakukan koreksi. Pendekatan satu arah dari atas ke bawah tidak lagi memadai. Pemerintah daerah harus membuka ruang dialog dengan guru, kepala sekolah, dan masyarakat lokal. Pendidikan tidak bisa dibangun dari balik meja birokrasi semata, melainkan dari pemahaman yang mendalam terhadap realitas lapangan.
Keberanian politik juga sangat dibutuhkan. Mengakui bahwa pendekatan lama belum sepenuhnya berhasil bukanlah kelemahan, melainkan langkah awal menuju perbaikan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, sehingga kebijakannya harus berpihak pada keberlanjutan, bukan sekadar pencapaian jangka pendek atau kepentingan administratif.
Pada akhirnya, masa depan Kalimantan Tengah sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan hari ini. Jika kebijakan terus menjauh dari ruang kelas, pendidikan akan kehilangan maknanya. Namun jika guru dimuliakan, kebijakan diperkuat, dan pendidikan karakter dijalankan secara kontekstual, Kalimantan Tengah memiliki peluang besar melahirkan generasi yang unggul sekaligus berakar pada nilai lokal.
Pendidikan bukan sekadar kewajiban negara, melainkan tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang. Dari ruang kelas sederhana di pedalaman hingga sekolah di pusat kota, harapan masa depan Kalimantan Tengah sedang dibentuk. Pertanyaannya kini sederhana namun mendasar: apakah kebijakan kita sudah benar-benar hadir untuk mereka, atau justru semakin jauh dari kenyataan?
